Aksi Jilid 2! Plt Bupati Tapsel Kembali Tak Hadir di Depan Massa, Masyarakat "Desak Mendagri" Untuk Copot Rasyid Dongoran

Tapsel |sumut24.co -

Baca Juga:

• Kembali Mengamuk, GEMPPAR Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan, Ada Dugaan KKN dan Kerugian Keuangan Daerah
• Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum
• Hak Jawab: PT Agincourt Resources Klarifikasi Isu Pelarangan Jurnalis

Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tabagsel dan Induk Keluarga Alumni Pelajar Sipirok Indonesia (IKAPSI), serta Omak-Omak dari empat kecamatan di Tapanuli Selatan (Tapsel) —Sipirok, Arse, Pargarutan, dan Sipagimbar—kembali turun ke jalan.Rabu, 13 November 2024,

Mereka berkumpul di depan Kantor Plt Bupati Tapanuli Selatan, Rasyid Assaf Dongoran, menyuarakan tuntutan terkait dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Aksi unjuk rasa jilid kedua ini menjadi bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat yang mendalam. Mereka mendesak agar Rasyid memberikan klarifikasi terkait dugaan keberpihakan sejumlah ASN, termasuk 15 kepala desa, satu lurah, dan satu camat yang dituduh menghadiri acara kampanye salah satu calon kepala daerah.

Bagi masyarakat, kehadiran ASN dalam acara politik semacam itu dianggap sebagai bentuk intervensi yang merusak integritas dan kejujuran demokrasi di Tapanuli Selatan.

*Slogan Tajam dari Massa, Cerminan Kekecewaan Masyarakat*

Demonstran meneriakkan slogan-slogan kritis, seperti "Jangan rusak pesta demokrasi, kalau berani ayo bertarung dengan jantan!" dan "Tolak begal demokrasi di bumi Dalihan Natolu!" yang menggambarkan kemarahan mereka terhadap indikasi pelanggaran prinsip demokrasi.

Menurut perwakilan Aliansi Masyarakat Tabagsel, kehadiran ASN dalam acara politik jelas bertentangan dengan tugas ASN untuk menjaga netralitas dalam Pilkada, dan mereka menuntut keadilan serta tindakan tegas terhadap pihak yang diduga terlibat.

Perwakilan tokoh adat masyarakat Sipirok menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap sikap Plt Bupati Rasyid Dongoran yang dianggap tidak netral.

Mereka merasa tidak dihormati karena permintaan mereka untuk berdialog tidak dihiraukan oleh Rasyid, bahkan saat massa telah berkumpul di depan kantornya.

Kemudian tokoh masyarakat yang mewakili adat Harajaon Bang Siregar, menyatakan bahwa masyarakat telah meminta Rasyid untuk bertemu secara langsung namun ia tak kunjung turun.

"Kami memohon kepada Mendagri untuk segera mencopot Rasyid dari jabatan Plt Bupati Tapanuli Selatan karena sikapnya yang tidak menghormati kami sebagai masyarakat adat," ujar Bang Siregar yang merupakan salah satu perwakilan masyarakat adat. Pernyataan ini mencerminkan betapa dalamnya kekecewaan masyarakat adat atas ketidakhadiran Rasyid di tengah massa.

Menurut Bang Hardiyunus Siregar, adat Dalihan Natolu yang dihormati oleh masyarakat Tapanuli Selatan seharusnya dijaga oleh pejabat setempat. Ketika seorang pejabat tidak menghormati adat dan menolak berdialog dengan masyarakat, maka posisinya patut dipertanyakan.

"Kami tidak peduli Mau orang Sipirok mau orang mana, mau setan mau hantu belau kalau mereka tidak bisa menerapkan undang-undang yang berlaku yang sesuai dan sejajar dengan adat kami di sini kami menolak," ujar salah satu perwakilan Adat.

Tidak hanya perwakilan adat, kritik juga datang dari warga seperti Elna S, yang menyuarakan kekhawatiran mengenai adanya intimidasi dari kepala desa terhadap masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu.

"Di setiap lini, terutama di sektor desa, ada intimidasi dari kepala desa dan Plt Bupati yang mengarahkan warga untuk mendukung salah satu calon," ungkapnya.

Menurut Elna, netralitas ASN dan Plt Bupati sangatlah penting demi terjaganya pemerintahan yang beradab dan menghormati keadilan demokrasi. Ia mengharapkan agar pemerintah daerah dapat menjaga prinsip netralitas agar demokrasi dapat berjalan dengan sehat.

*Masyarakat Desak Mendagri untuk Bertindak Tegas*

Melihat ketidakpuasan masyarakat yang semakin memuncak, mereka menuntut agar Mendagri segera mengambil tindakan tegas. Permintaan untuk mengganti Rasyid dari posisinya sebagai Plt Bupati menjadi seruan utama dalam aksi kali ini.

Mereka berharap Mendagri dapat segera memberikan solusi yang adil, demi menjaga kehormatan demokrasi di Tapanuli Selatan. Jika dugaan ketidaknetralan ASN ini terbukti, maka tindakan Mendagri akan sangat dinantikan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat.

Dari pantauan para aksi demo mendengarkan suara rekaman yang mana Plt Bupati Tapanuli Selatan Rasyid Dongoran memberikan arahan sekaligus ancaman kepada para ASN yang hadir dalam pertemuan yang dikumpulkan oleh Plt Bupati tersebut yang dihadiri juga Mantan Bupati Tapsel 2 periode dan salah satu APH yang terdengar dari hasil rekaman yang di besarkan lewat Sound system Aksi demo depan kantor Bupati Tapsel tersebut.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kembali Mengamuk, GEMPPAR Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan, Ada Dugaan KKN dan Kerugian Keuangan Daerah

Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum

Hak Jawab: PT Agincourt Resources Klarifikasi Isu Pelarangan Jurnalis

Tembus Medan Ekstrem! Satgas TMMD Ke-127 Kodim 0212/Tapsel Kebut Pengerasan Jalan di Hutatonga Demi Asa Warga

Tembus Bukit, Satgas TMMD Ke-127 Sulap Jalan Terjal Jadi Akses Emas Warga Hutatonga!

Percepat Konektivitas Desa, Satgas TMMD ke-127 Kodim 0212/Tapsel Kebut Pembangunan Jembatan Batu Rosak–Huta Tonga