Buka Bimtek PUG 2026, Wali Kota Mahyaruddin Soroti Kesenjangan Gender Di Tanjungbalai

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Persoalan kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan di Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Wali Kota Lantik Pengurus DPD LASQI Tanjungbalai, Dorong Generasi Muda Berprestasi Lewat Seni Islami
• PAD Tanjungbalai Berpotensi Bertambah, Data BPN Ungkap 2.030 Objek Pajak Belum Padanan
• Produk Warga Binaan Lapas TBA Bakal Dipasarkan Lebih Luas, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Kita Dukung

Hal itu disampaikan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Aula Raja Bahagia Resto, Rabu (9/9).

Bimtek tersebut digelar Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A-PM dan P2KB).

Turut hadir Kepala Dinas P3A-PM dan P2KB Irma Suryani, Dosen Kesejahteraan Sosial sekaligus fasilitator PUG dari FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Hairani Siregar serta para Kasubbag Program Perencanaan dari masing-masing OPD.

Dalam sambutannya, Mahyaruddin menegaskan PUG tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.

"Perlu saya tekankan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) bukan merupakan suatu program kegiatan, melainkan strategi pembangunan," tegasnya.

Menurut Mahyaruddin, praktik ketidakadilan gender masih terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan, yang sebagian besar berdampak terhadap perempuan.

Karena itu, PUG harus diintegrasikan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah.

Ia menyebut pelaksanaan PUG telah memiliki landasan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

"Strategi yang dilakukan dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan, baik di pemerintah pusat maupun daerah," ujarnya.

Mahyaruddin juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan data BPS yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, IPG Tanjungbalai tahun 2025 berada di angka 92,11 persen. Angka itu masih di bawah capaian Sumatera Utara sebesar 92,21 persen dan nasional 92,69 persen.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Tanjungbalai," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan perlunya evaluasi dan penguatan strategi PUG agar percepatan kesetaraan gender dapat diwujudkan sesuai target RPJMD Kota Tanjungbalai.

Ia menegaskan keberhasilan PUG tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik.
Diperlukan komitmen bersama dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar kesetaraan dan keadilan gender benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

"Strategi PUG perlu diintegrasikan dengan program pembangunan demi memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua," tegasnya.

Mahyaruddin juga meminta seluruh OPD meningkatkan kualitas data dan informasi yang disampaikan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

"Saya berharap seluruh OPD dapat memastikan kualitas data yang disampaikan. Dengan data yang baik, kita bisa melahirkan kebijakan dan program yang tepat sasaran serta anggaran yang berkeadilan gender," pungkasnya.

Sementara itu, Kadis P3A-PM dan P2KB Irma Suryani mengatakan Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan perangkat daerah mengenai PUG dan PPRG.

Selain itu, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan gender di masing-masing perangkat daerah serta menyusun Gender Action Budget (GAB).
Bimtek yang berlangsung selama satu hari itu diikuti satu peserta dari setiap OPD, khususnya Kasubbag Program Perencanaan.

Para peserta diharapkan mampu memahami konsep gender dan inklusi sosial, mengidentifikasi isu gender di lingkungan kerja masing-masing serta menuangkannya dalam GAB sehingga kebijakan dan program pembangunan di Kota Tanjungbalai semakin responsif gender. (eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota Lantik Pengurus DPD LASQI Tanjungbalai, Dorong Generasi Muda Berprestasi Lewat Seni Islami

PAD Tanjungbalai Berpotensi Bertambah, Data BPN Ungkap 2.030 Objek Pajak Belum Padanan

Produk Warga Binaan Lapas TBA Bakal Dipasarkan Lebih Luas, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Kita Dukung

14 Pengunjung Positif Narkoba, PP Tanjungbalai Selatan Desak Wali Kota Tutup Permanen Kito Cafe

Laksanakan Sosperda Tentang Adminduk, Antonius Tumanggor Soroti Soal Parlinsos

Lantik Pengurus LP3KD, Rico Wass Ajak Berkolaborasi Bangun Pemko Medan