Bobby Nasution Genjot PAD Sumut, Ini Data PAD dan DBH 5 Daerah Tabagsel 2026

Tabagsel | Sumut24.co

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bagikan DBH Rp350 Miliar, Daerah Diminta Lebih Maksimal Kejar PAD
• Wisuda UNPRI, Rektor Chrismis: Jangan Berhenti pada Gelar, Jadilah Lulusan Adaptif di Era AI
• Dandim 0201/Medan Hadiri Jamuan Makan Malam Dengan Paskibraka Kota Medan

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan target pendapatan daerah dapat tercapai hingga penghujung 2026.

Dorongan itu disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Senin (31/8/2026).

Bagi daerah-daerah di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), persoalan PAD menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana kemampuan masing-masing pemerintah daerah membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri.

Lima daerah yang masuk kawasan Tabagsel, yakni Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas Utara (Paluta), dan Padang Lawas (Palas), memiliki target PAD serta alokasi DBH yang berbeda-beda pada 2026.

Bobby mengatakan realisasi PAD Sumatera Utara hingga akhir Agustus 2026 memang telah melewati separuh target. Namun, capaian tersebut belum membuat pemerintah daerah boleh berpuas diri.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, realisasi PAD hingga 29 Agustus 2026 mencapai sekitar Rp3,8 triliun atau 55,81 persen dari target.

Sementara itu, penerimaan pajak daerah tercatat sekitar Rp3,2 triliun atau 52,91 persen dari target yang berada di kisaran Rp6,2 triliun.

Bobby meminta pemerintah daerah memperkuat langkah optimalisasi penerimaan karena waktu hingga akhir tahun semakin terbatas.

Menurutnya, capaian di atas 50 persen harus diikuti dengan percepatan pada sisa bulan 2026 agar target pendapatan tidak meleset.

"Kalau melihat sisa waktu yang ada, kita harus lebih gencar lagi. Capaian sampai bulan Agustus memang di atas 50 persen, tetapi kita tidak boleh lengah," ujar Bobby.

Salah satu sumber utama PAD Provinsi Sumut masih berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Karena itu, optimalisasi penerimaan dari sektor kendaraan bermotor membutuhkan kerja sama lintas instansi, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian hingga PT Jasa Raharja.

Penerapan mekanisme opsen pajak juga membuat pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian penerimaan pajak kendaraan bermotor secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada 2025, Pemprov Sumut tercatat menyalurkan dana opsen pajak sekitar Rp1,3 triliun kepada pemerintah kabupaten/kota.

Sementara hingga Agustus 2026, realisasi penyaluran opsen pajak telah mencapai sekitar Rp919 miliar.

Namun, Bobby juga menyoroti masih rendahnya realisasi dana cost sharing dari pemerintah kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

*Bagaimana Kondisi PAD Daerah Tabagsel?*

Data Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang menjadi rujukan per 1 September 2026 menunjukkan adanya perbedaan cukup mencolok antara target PAD lima daerah Tabagsel.

Tapanuli Selatan menjadi daerah dengan target PAD terbesar di kawasan tersebut, disusul Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan.

Sementara Padang Lawas Utara dan Padang Lawas memiliki target PAD yang berada di bawah tiga daerah tersebut.

Berikut rinciannya:

1. Tapanuli Selatan: PAD Rp190,71 Miliar

Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi daerah Tabagsel dengan target PAD terbesar pada 2026.

Target PAD Tapsel mencapai Rp190.706.631.420 atau sekitar Rp190,71 miliar.

Sementara alokasi DBH tercatat sebesar Rp136.368.511.000 atau sekitar Rp136,37 miliar.

Jika dibandingkan secara nominal, alokasi DBH Tapsel berada pada kisaran 71,51 persen dari target PAD.

Total pendapatan dalam APBD Tapsel 2026 mencapai sekitar Rp1,33 triliun.

Besarnya target PAD tersebut menunjukkan adanya ruang yang cukup besar bagi Tapsel untuk meningkatkan kontribusi pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.

2. Mandailing Natal: PAD Rp178,06 Miliar

Di posisi berikutnya terdapat Kabupaten Mandailing Natal.

Pemkab Madina menargetkan PAD 2026 sebesar Rp178.060.598.464 atau sekitar Rp178,06 miliar.

Untuk DBH, dokumen RKPD Madina 2026 memproyeksikan penerimaan sebesar Rp91.136.875.630 atau sekitar Rp91,14 miliar.

Angka proyeksi tersebut meningkat dibandingkan alokasi DBH pada APBD 2025 yang tercatat sekitar Rp81,12 miliar.

Dengan demikian, terdapat peningkatan sekitar Rp10,02 miliar atau 12,35 persen.

Namun, terdapat catatan penting dalam membaca angka tersebut.

Data monitoring APBD 2026 Pemkab Madina yang diperbarui hingga 30 Juni 2026 masih menunjukkan angka DBH sebesar Rp0.

Karena itu, angka Rp91,14 miliar sebaiknya dipahami sebagai proyeksi atau perencanaan DBH 2026, bukan sebagai bukti bahwa seluruh dana tersebut telah diterima atau terealisasi.

3. Padangsidimpuan: PAD Rp124,17 Miliar

Kota Padangsidimpuan menargetkan PAD 2026 sebesar Rp124.166.150.030 atau sekitar Rp124,17 miliar.

Sementara alokasi DBH mencapai Rp51.819.123.000 atau sekitar Rp51,82 miliar.

Jika dibandingkan dengan target PAD, nilai DBH tersebut berada di kisaran 41,75 persen.

Total pendapatan Kota Padangsidimpuan dalam APBD 2026 mencapai sekitar Rp746,33 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa PAD masih menjadi salah satu komponen pendapatan yang perlu terus diperkuat di tengah besarnya kebutuhan belanja pemerintah daerah.

4. Padang Lawas: PAD Rp58,15 Miliar

Kabupaten Padang Lawas memiliki target PAD 2026 sebesar Rp58.153.306.303 atau sekitar Rp58,15 miliar.

Sementara alokasi DBH yang tercatat mencapai Rp22.265.538.000 atau sekitar Rp22,27 miliar.

Dengan demikian, nilai DBH tersebut setara sekitar 38,29 persen dari target PAD Palas.

Total pendapatan daerah dalam APBD Padang Lawas 2026 mencapai Rp1.042.668.481.862 atau sekitar Rp1,04 triliun.

Perbandingan tersebut menjadi gambaran bahwa besarnya total APBD tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya PAD yang mampu dihimpun daerah.

5. Padang Lawas Utara: Target PAD Naik

Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki target PAD sekitar Rp56,90 miliar dalam APBD 2026 murni.

Nilai tersebut relatif sama dengan target PAD 2025 yang berada di kisaran Rp56,90 miliar.

Namun, dalam rancangan Perubahan APBD 2026, Pemkab Paluta mengusulkan peningkatan target PAD menjadi sekitar Rp67,12 miliar.

Kenaikan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan kontribusi pendapatan yang berasal dari sumber-sumber daerah.

Untuk DBH Paluta, belum terdapat dokumen APBD 2026 resmi yang terbuka dan dapat digunakan untuk memastikan total alokasi DBH 2026.

Sebagai pembanding, data Pemprov Sumut menunjukkan alokasi DBH Paluta pada 2025 sekitar Rp62,07 miliar, sedangkan pada 2024 berada di kisaran Rp60,35 miliar.

Jika lima daerah Tabagsel dibandingkan dari sisi target PAD 2026, Tapanuli Selatan berada di posisi teratas dengan Rp190,71 miliar.

Madina menyusul dengan target sekitar Rp178,06 miliar, kemudian Padangsidimpuan Rp124,17 miliar.

Sementara Padang Lawas dan Padang Lawas Utara berada di kisaran Rp50–60 miliar berdasarkan APBD 2026 murni.

Perbedaan tersebut menunjukkan kapasitas fiskal masing-masing daerah masih cukup beragam.

Namun, besarnya target PAD bukan satu-satunya ukuran kemampuan keuangan daerah. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan pemerintah daerah merealisasikan target tersebut serta mengembangkan sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik Tabagsel, Bangun Siregar, menilai dorongan pemerintah provinsi agar kabupaten/kota meningkatkan PAD harus dijadikan momentum bagi daerah di kawasan Tabagsel untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatannya.

Menurut Bangun, persoalan PAD tidak semata-mata berkaitan dengan seberapa besar target yang ditetapkan dalam APBD, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah menggali potensi ekonomi yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

"Daerah tidak boleh hanya melihat PAD sebagai angka dalam APBD. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membaca potensi yang ada di wilayahnya, kemudian mengelolanya secara transparan dan profesional agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah," ujar Bangun.

Ia menilai kondisi lima daerah Tabagsel yakni Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas memiliki karakter ekonomi yang berbeda. Karena itu, strategi meningkatkan PAD juga tidak bisa diseragamkan.

Menurutnya, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, misalnya, memiliki basis ekonomi dan potensi sumber daya yang berbeda dengan Kota Padangsidimpuan yang lebih kuat sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Tabagsel.

Sementara Padang Lawas dan Padang Lawas Utara memiliki potensi yang berkaitan dengan sektor perkebunan, pertanian, perdagangan serta aktivitas ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Setiap daerah harus memiliki peta potensi PAD. Jangan sampai pemerintah hanya sibuk menaikkan target, tetapi tidak memiliki strategi yang jelas dari mana sumber penerimaannya," katanya.

Bangun berharap pemerintah daerah di Tabagsel tidak hanya berlomba mengejar persentase realisasi PAD pada akhir tahun, tetapi juga mulai membangun sistem pendapatan yang lebih kuat untuk tahun-tahun berikutnya.

Menurut Bangun, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi memang tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Namun, pemerintah daerah tetap harus secara bertahap memperbesar kemampuan fiskalnya sendiri.

"Tabagsel membutuhkan pemerintah daerah yang kreatif dalam menggali pendapatan, tetapi tetap disiplin dan transparan dalam mengelolanya. PAD yang meningkat harus berbanding lurus dengan kualitas pembangunan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat," pungkasnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bobby Nasution Bagikan DBH Rp350 Miliar, Daerah Diminta Lebih Maksimal Kejar PAD

Wisuda UNPRI, Rektor Chrismis: Jangan Berhenti pada Gelar, Jadilah Lulusan Adaptif di Era AI

Dandim 0201/Medan Hadiri Jamuan Makan Malam Dengan Paskibraka Kota Medan

PAD Sumut Tembus 50 Persen, Bapenda Optimistis Target Rp6,97 Triliun Tercapai pada 2026

Dispora Kota Medan Dukung Penuh Gelaran The Khourt Independence Padel Tournament 2026*

‎Realisasi Pendapatan Asli Dareah (PAD) Sumut Sudah Terealisasi 50 Persen Lebih dari Target 2026