Pemko Tanjungbalai Ikuti Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemprov Sumut

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Pemerintah Kota Tanjungbalai mengikuti rapat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 serta penyaluran kurang salur transfer bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 dan 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Selasa (5/5/2026).

Baca Juga:

• Polres Asahan Dan GMKI Bagikan Sembako: Semarak HUT Bhayangkara ke-80 Lewat Berbagi
• Bukan Khusus Wali Kota Medan, Anggaran Rp1,1 M Air Mineral untuk Agenda Resmi Selama Setahun
• Di DPRD Medan, Rico Waas Paparkan Strategi Efisiensi APBD 2025: Tanpa Utang, Fokus Banjir dan Digitalisasi PAD

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Command Center Diskominfo Kota Tanjungbalai bersama sejumlah pejabat terkait.

Rapat dipimpin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan diikuti kepala daerah, sekretaris daerah, serta kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BPKPD) dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Dalam paparannya, Bobby Nasution menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Dana tersebut terdiri dari DBH Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp175 miliar.

Menurut Bobby, penyaluran dana tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sumut untuk menyelesaikan kewajiban transfer kepada daerah yang totalnya mencapai Rp3,31 triliun.

"Mudah-mudahan kewajiban sebesar Rp3,31 triliun ini bisa diselesaikan pada tahun 2026. Saat ini proses penyaluran sudah berjalan sekitar Rp1,77 triliun," kata Bobby.

Ia juga meminta pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah agar anggaran yang diterima dapat segera berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

"Jangan sampai pendapatan tinggi tetapi realisasi belanja rendah. Dana yang disalurkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program daerah," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sumut akan menerapkan metode baru dalam menentukan prioritas dukungan fiskal daerah dengan mempertimbangkan efektivitas program pemerintah daerah dalam memperbaiki indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga kualitas lingkungan hidup.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Tanjungbalai dalam kegiatan tersebut, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Kepala BPKPD Siti Fatimah, serta Kepala Bapperida Mariani.(eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Asahan Dan GMKI Bagikan Sembako: Semarak HUT Bhayangkara ke-80 Lewat Berbagi

Bukan Khusus Wali Kota Medan, Anggaran Rp1,1 M Air Mineral untuk Agenda Resmi Selama Setahun

Di DPRD Medan, Rico Waas Paparkan Strategi Efisiensi APBD 2025: Tanpa Utang, Fokus Banjir dan Digitalisasi PAD

Belum Dilantik Sudah Beri Manfaat, Rico Waas Apresiasi Aksi Sosial Maluku Medan Bersatu

Tutup IMM Expo dan Arena Fest 2026, Rico Waas Apresiasi Kreativitas dan Sikap Kritis Mahasiswa

Kala CFD Jadi Panggung Tanpa Sekat Antara Pemimpin dan Warganya