Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

sumut24.co -ASAHAN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan observasi ke Kabupaten Asahan dalam rangka penilaian sebagai calon Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan pada Selasa (10/3/2026) dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan masyarakat daerah.

Baca Juga:

• Polres Asahan Bongkar Jaringan Narkoba di Tengah Perkebunan Sawit, Satu Pelaku Ditangkap
• Ukom PPTP Pemkab Toba, Wabup : Kami Butuh Orang yang Tepat Dalam Jabatan
• Mengenal Gelung Nusantara, Merawat Identitas Budaya Perempuan Indonesia

Hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si beserta Wakil Bupati Rianto, SH, M.AP, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Kapolres Asahan, Kajari Asahan, perwakilan Dandim 0208 Asahan dan Pengadilan Negeri Kisaran. Juga hadir Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK yang dipimpin oleh Ketua Tim Observasi Program FAB/Kota Percontohan KPK, Friesmount Wongso beserta rombongan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan termasuk Sekretaris Daerah, para Asisten Bupati, staf ahli, OPD terkait, camat se-kabupaten, dan Forkala Asahan.

Dalam pidatonya, Bupati Taufik Zainal Abidin menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada KPK yang telah menjadikan Kabupaten Asahan sebagai salah satu calon daerah percontohan. Menurutnya, hal ini merupakan suatu kehormatan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Asahan juga menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan berbagai terobosan, seperti pendirian Mall Pelayanan Publik dan sistem pengelolaan pajak secara online, serta mendukung penuh tata kelola yang bersih dan akuntabel untuk kemajuan Sumatera Utara.

Perwakilan KPK, Friesmount Wongso, menjelaskan bahwa Kabupaten Asahan termasuk dalam enam kabupaten/kota di Indonesia yang dinominasikan. Program ini bertujuan membangun budaya antikorupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan dari tingkat desa hingga kabupaten/kota. Penilaian akan dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kepatuhan pelayanan publik, maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia menekankan bahwa komitmen seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, dan KPK akan memilih satu daerah sebagai percontohan nasional untuk nilai-nilai integritas.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan menyampaikan ucapan terima kasih atas pemilihan Asahan sebagai calon contoh, serta menjelaskan komponen yang menjadi fokus antara lain tata kelola, kualitas pengawasan, kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja antikorupsi, serta peranan masyarakat dan kearifan lokal. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai pedoman komponen dan indikator evaluasi program, serta sesi diskusi antara tim KPK dengan peserta hadir.

Setelah sesi rapat, tim KPK juga melakukan kunjungan lapangan ke beberapa instansi, antara lain Rumah Sakit Umum Abdul Manan Simatupang, Dinas Pelayanan Modal dan Satu Pintu Kabupaten Asahan, serta Dinas Kominfo Asahan. (dre)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Asahan Bongkar Jaringan Narkoba di Tengah Perkebunan Sawit, Satu Pelaku Ditangkap

Ukom PPTP Pemkab Toba, Wabup : Kami Butuh Orang yang Tepat Dalam Jabatan

Mengenal Gelung Nusantara, Merawat Identitas Budaya Perempuan Indonesia

JPU Tuntut 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II Hingga 12 Tahun Penjara

Bupati Asahan Terima Penghargaan dari Mendagri dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumut

Syukuran Perubahan Nomenklatur, Nama Polsek Firdaus Resmi Menjadi Polsek Sei Rampah dan Mushola Al Jabbar Diresmikan