Layanan MBG Dihentikan, Orang Tua Siswa Pertanyakan Kejelasan Kelanjutan

sumut24.co -BALIGE, Pendistribusian makan bergizi gratis (MBG) yang telah berjalan sejak tahun 2025 kepada sejumlah siswa di Kabupaten Toba kembali menjadi perbincangan di kalangan masyakarat.

Baca Juga:

• DJP Dukung Penuh Penetapan 5 Tersangka KPK di OTT Korupsi KPP Madya Jakarta Utara, Terapkan Pemberhentian Sementara dan Evaluasi Internal
• Sekolah Rakyat Mulai Dibangun di Sergai, Pemkab Tegaskan Komitmen Pemerataan Pendidikan
• KADIN Apresiasi Mendagri Libatkan IPDN Tangani Bencana di Sumatera

Salah satu sekolah dasar di Balige selama inidiketahui telah menerima layanan pemberian MBG namun sejak berakhirnya libur nataru 2025 dan dimulainya proses belajar mengajar tahun 2026, ratusan siswa tidak lagi menerima layanan MBG.

Koordinator Wilayah Kabupaten Toba Miranda Sihombing saat dikonfirmasi melalui selulernya tidak memberikan penjelasan atas konfirmasi terkait hal tersebut.

"Maaf ya Bu, saya sedang ada kegiatan", sebutnya singkat menjawab pertanyaan melalui aplikasi WhatsApp selulernya, Selasa (13/01/2026).

Salah seorang perwakilan orang tua J. Napitupulu mengakui ketidakberlanjutan MBG di sekolah anak-anaknya.

"Sejak masuk sekolah tanggal 5 Januari 2026 lalu, anak saya tidak menerima MBG hingga saat ini, sehingga mereka diperintahkan oleh sekolah untuk membawa bekal makanan lagi", terangnya dijumpai saat menjemput anak pulang sekolah.

Kondisi ini mendapat tanggapan dari anggota DPRD Toba Patuan B. Pardede yang berharap agar dapat segera ditindaklanjuti bahkan oleh pemerintah daerah.

"Ketika ada pengurangan kuota tentunya berdampak akan ada siswa yang tidak menerima makanan bergizi gratis, namun ini perlu disikapi oleh instansi yang bertanggung jawab seperti BGN, dipastikan lah bahwa yang lain juga harus mendapat pelayanan", terang anggota legislatif dari Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Patuan juga menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan pelaksanaan program ini.

"Pemerintah juga harus menyikapi ini, harus ada tanggung jawab walaupun anggarannya tidak terkait dengan APBD kabupaten kota.

Tapi karena siswa ini adalah masyarakat kita tentunya pemerintah daerah harus bertanggung jawab juga punya tanggung jawab moral bagaimana supaya MBG ini berjalan dengan baik dan tersampaikan kepada siswa-siswi kita", pungkas Patuan Pardede. (Des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DJP Dukung Penuh Penetapan 5 Tersangka KPK di OTT Korupsi KPP Madya Jakarta Utara, Terapkan Pemberhentian Sementara dan Evaluasi Internal

Sekolah Rakyat Mulai Dibangun di Sergai, Pemkab Tegaskan Komitmen Pemerataan Pendidikan

KADIN Apresiasi Mendagri Libatkan IPDN Tangani Bencana di Sumatera

Pengedar Sabu Jalan Masjid Taufik Ditangkap

Serahkan Berkas Pencalonan, Sugiono Jadi Pendaftar Pertama Calon Ketua PWI Sergai Jelang Konferensi VI

Pererat Hubungan Bilateral, Konjen India dan USU Rayakan Hari Hindi Sedunia 2026 di Medan