WALHI Soroti Pembukaan Hutan Batang Toru, Bupati Tapsel Ingatkan Dampak Bencana

Medan – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara kembali menyoroti aktivitas pembukaan hutan di kawasan Batang Toru yang dinilai mengancam ekosistem penting serta meningkatkan risiko bencana di wilayah Tapanuli.

Baca Juga:

• WALHI Sumut: Cabut Izin Saja Tak Cukup Hentikan Kerusakan Lingkungan
• Sepanjang 2025, WALHI Nilai Negara Gagal Lindungi Lingkungan di Sumut
• Temuan Bangkai Orangutan Tapanuli, WALHI: Batang Toru Tapsel Sudah Masuk Darurat Ekologis

Dari hasil temuan organisasi lingkungan tersebut, PTPN III tercatat memiliki dua lokasi pembukaan hutan terbesar: Kebun Batang Toru seluas sekitar 1.949,2 hektare dan Kebun Hapesong seluas 2.422,82 hektare.

WALHI menjelaskan bahwa perhitungan jumlah pohon yang terdampak dilakukan menggunakan pendekatan konservatif berdasarkan kerapatan vegetasi hutan tropis di Indonesia. Estimasi tersebut dipadukan dengan data terbuka, peta tematik, analisis citra, serta investigasi lapangan.

Koordinator WALHI Sumut, Rianda, menegaskan bahwa Batang Toru bukan hanya bentang hutan biasa, tetapi ekosistem penting bagi Sumatera Utara. Kawasan ini berfungsi menjaga tata air sekaligus menjadi habitat spesies endemik, termasuk Orangutan Tapanuli, berbagai mamalia besar, burung, hingga reptil khas Bukit Barisan.

"Pembukaan hutan tidak hanya menebang pohon, tapi memutus koridor satwa, mengganggu jelajah fauna, dan memicu konflik satwa dengan manusia," ujarnya.

Bupati Tapsel: Penebangan di Hulu Perparah Bencana

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, turut mengomentari rangkaian banjir, longsor, dan pohon tumbang yang terjadi di daerahnya. Ia menilai aktivitas penebangan di kawasan hulu memiliki kontribusi kuat terhadap bencana yang menelan banyak korban tersebut.

"Tiga bulan setelah terbit edaran penghentian sementara penebangan, izin itu diberikan kembali. Kami kembali melayangkan surat keberatan dan meminta penghentian total," jelasnya.

PTAR: Tidak Terkait Banjir Bandang

Di sisi lain, PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, menyatakan bahwa aktivitas mereka tidak berhubungan dengan banjir bandang di Tapanuli Tengah. Perusahaan menegaskan bahwa operasional tambang berada di DAS Aek Pahu, sedangkan bencana terjadi di DAS Aek Ngadol.

"Kami tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di lokasi banjir," ujar Katarina Siburian Hardono, Senior Manager Corporate Communications PTAR.

Polri Dalami Dugaan Illegal Logging

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa tim investigasi gabungan menemukan berbagai jenis kayu yang terbawa arus banjir, termasuk beberapa batang dengan bekas potongan chainsaw. Temuan itu kini tengah didalami lebih lanjut.

"Saya sudah minta tim menyusuri DAS dari hulu ke hilir untuk memastikan sumber kayu dan potensi pelanggaran," katanya di Jakarta.

WALHI Minta Audit Menyeluruh

Menutup pernyataannya, WALHI Sumut mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan audit komprehensif terhadap izin lingkungan seluruh perusahaan yang masuk dalam temuan mereka. Organisasi tersebut juga meminta penerapan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran, serta pemulihan ekologis di area yang telah terlanjur dibuka.

"Tanpa audit dan penegakan nyata, bencana ekologis di Tapanuli akan terus berulang, dan masyarakat akan terus berada di garis risiko," pungkas Rianda.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

WALHI Sumut: Cabut Izin Saja Tak Cukup Hentikan Kerusakan Lingkungan

Sepanjang 2025, WALHI Nilai Negara Gagal Lindungi Lingkungan di Sumut

Temuan Bangkai Orangutan Tapanuli, WALHI: Batang Toru Tapsel Sudah Masuk Darurat Ekologis

Hutan Batang Toru Diambang Kehancuran, WALHI Ungkap Hilangnya 5,4 Juta Pohon Pasca Banjir Bandang, Pemerintah Diminta Audit Total Izin Perusahaan

WALHI Sumut Ungkap Tujuh Perusahaan Diduga Jadi Pemicu Bencana Ekologis Tapanuli