Fraksi PKB DPRD Tanjungbalai Soroti Penurunan Pendapatan Daerah

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Anggota DPRD Tanjungbalai dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dedi Sanatra menyoroti soal adanya penurunan pendapatan daerah.

Baca Juga:

• Dukung Ketahanan Pangan, Wali Kota Mahyaruddin Tanam Padi Perdana di Sei Raja
• Pemprov Sumut Optimistis Realisasi APBD 2026 Capai Target, Pembangunan Infrastruktur Dikebut
• Kejar Target PAD 2026, Wagub Sumut Minta OPD dan BUMD Bergerak Bersama

Penurunan itu tertuang kedalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dimajukan oleh Pemko Tanjungbalai untuk dibahas di parlemen.

"Fraksi PKB menyoroti kondisi pendapatan daerah yang pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 turun menjadi Rp672,76 miliar, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp89,5 miliar, turun sekitar Rp8,57 miliar dari target awal," katanya kepada wartawan Sumut24 group, Selasa (16/9/25).

Penurunan ini, sambung Dedi Sanatra,
menuntut agar Pemko Tanjungbalai melakukan terobosan serius untuk memperluas basis PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
serta retribusi daerah, pemanfaatan aset strategis, pembenahan data objek dan subjek pajak, serta optimalisasi kinerja BUMD agar
memberikan dividen yang signifikan.

"Selain itu, perlu langkah proaktif
menjalin koneksi dengan pemerintah pusat demi memperoleh dukungan pendanaan, hibah, maupun program transfer yang relevan dengan
potensi daerah," katanya.

Tidak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti soal penggunaan dana hibah agar berorientasi dengan kemaslahatan ummat. Terutama untuk peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penguatan penanggulangan kemiskinan.

"Kami menolak penggunaan dana hibah untuk kegiatan seremonial atau belanja yang tidak mendesak dan kurang memberi manfaat nyata kepada masyarakat, " terangnya.

Sedangkan terkait dengan tata kelola pemerintahan, Fraksi PKB menegaskan agar penempatan pejabat struktural di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilakukan sesuai disiplin ilmu dan kompetensi, mulai dari tingkat Kepala Dinas, Kepala Bidang/Kabag, hingga Kepala Seksi.

"Profesionalisme aparatur akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
kota, "sebutnya.

Dan dalam hal ini, sambung Dedi Sanatra lagi, kami dari Fraksi PKB juga meminta agar belanja daerah mengikuti prinsip "money follow program priority", memastikan anggaran lebih banyak dialokasikan pada program yang bersifat wajib, pelayanan dasar, dan pembangunan berkelanjutan.

"Transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkala menjadi kunci agar setiap rupiah APBD memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga Tanjungbalai, "pungkasnya. (eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dukung Ketahanan Pangan, Wali Kota Mahyaruddin Tanam Padi Perdana di Sei Raja

Pemprov Sumut Optimistis Realisasi APBD 2026 Capai Target, Pembangunan Infrastruktur Dikebut

Kejar Target PAD 2026, Wagub Sumut Minta OPD dan BUMD Bergerak Bersama

Rakor Evaluasi MBG, Wawako Fadly Abdina Soroti Kualitas, Distribusi hingga Keamanan Pangan

Bocoran PAD Mengancam : Iklan Maxim Diduga Lalai Pajak Reklame, Dishub Asahan Akui Tak Ada Izin Operasional

Sekda Pakpak Bharat Jalan Berutu Menerima Kunjungan Tim Peneliti Politeknik Negeri Padang