Nama Anggota DPR RI Komisi XI yang Diduga Terlibat Dana CSR BI dan OJK 2020–2023 dan Dua Pindah Ke Eksekutif sedang Pengembangan Sorotan KPK

Jakarta |sumut24.co -

Baca Juga:

• DPC Hima Lubis Kota Medan Resmi Dilantik, Ini Pesan Wakil Wali Kota
• OJK Resmi Terbitkan Dua Aturan Baru untuk Awasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
• Teken Komitmen di Hadapan KPK, Bupati Madina Saipullah Nasution dan DPRD Erwin Efendi Lubis Didorong Benahi Tata Kelola

Publik kembali diguncang oleh kabar tak sedap dari Senayan. Dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023 mencuat ke permukaan setelah pengakuan mengejutkan dari salah satu anggota DPR RI, Satori, yang kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Skandal ini menyeret nama-nama anggota Komisi XI DPR RI, komisi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor keuangan negara, mulai dari BI, OJK, hingga perbankan. Ironisnya, dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial demi kepentingan rakyat justru diduga "dibelokkan" untuk kepentingan pribadi.

Pada Kamis (7/8/2025), di Gedung Merah Putih KPK, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menelusuri seluruh keterangan Satori, termasuk dugaan keterlibatan anggota dewan lainnya.

"Bahwa menurut pengakuan ST (Satori), sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ST tersebut," ujar Asep.

Berdasarkan konstruksi perkara, Satori diduga menerima total Rp12,52 miliar yang berasal dari: Rp6,30 miliar dari BI lewat program sosial, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan, dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Namun, alih-alih disalurkan untuk program publik, dana itu justru dipakai untuk deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan, hingga berbagai aset lainnya.

KPK juga mengungkap adanya dugaan rekayasa transaksi perbankan dengan melibatkan salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito dan pencairannya—pola klasik yang kerap ditemukan dalam tindak pidana pencucian uang.

Atas perbuatannya, Satori dijerat dengan Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain Satori, Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Fakta ini menguatkan dugaan bahwa lingkaran penerima dana CSR melibatkan lebih banyak pihak dari yang sebelumnya diperkirakan.

*Daftar Lengkap Anggota Komisi XI Periode 2019–2024*

Berikut nama-nama anggota Komisi XI DPR RI yang menjabat di periode dugaan penerimaan dana CSR ini:

Oke, aku sudah susun daftar ini sesuai fraksi partai masing-masing, biar rapi dan gampang dibaca.

*Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*
1. DOLFIE O.F.P, IR
2. Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S
3. MARSIAMAN SARAGIH, S.H.
4. Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO
5. M. H. SAID ABDULLAH
6. I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.
7. Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.
8. INDAH KURNIAWATI, S.E., M.M.
9. Dr. H. MUSTHOFA, S.E., M.M.
10. Dr. SIHAR P.H. SITORUS, BSBA., M.B.A.
11. MARINUS GEA, S.E., M.AK.
12. MASINTON PASARIBU, S.H.

*Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)*
1. H. DITO GANINDUTO, M.B.A.
2. PUTERI ANETTA KOMARUDIN, B.Com
3. MELCHIAS MARKUS MEKENG
4. H. ANDI ACHMAD DARA, SE
5. M. SARMUJI, SE., M.Si.
6. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.
7. Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si
8. H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A.

*Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)*
1. SUSI MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.
2. ARDHYA PRATIWI S., S.E., M.Sc.
3. Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.
4. H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., Ak., M.M.CA.
5. HAERUL SALEH, S.H.
6. HERI GUNAWAN, S.E.

*Fraksi Partai NasDem*
1. Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si.
2. RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.
3. FAUZI H. AMRO, M.Si.
4. SATORI, S.PdI., M.M.
5. RACHMAT GOBEL
6. WILLY ADITYA
7. H. CHARLES MEIKYANSAH

*Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*
1. Drs. FATHAN
2. BERTU MERLAS, S.T.
3. H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS
4. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.
5. ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.

*Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*
1. Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes.
2. Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.

*Fraksi Partai Demokrat*
1. Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.
2. DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, S.H., LL.M.
3. SITI MUFATTAHAH, Psi., M.B.A.
4. MARWAN CIK ASAN
5. HARMUSA OKTAVIANI

*Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*
1. H. ECKY AWAL MUCHARAM
2. Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.
3. H. HIDAYATULLAH, S.E.
4. Ir. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.

*Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)*
1. Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR
2. AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.
3. AHMAD YOHAN, M.Si
4. PRIMUS YUSTISIO, S.E., M.A.P

Catatan penting: Dugaan keterlibatan tidak berarti seluruh nama di daftar ini otomatis bersalah. Namun, sesuai pernyataan KPK, pengakuan Satori menyebut "mayoritas anggota" ikut menerima dana, sehingga publik berhak mengetahui siapa saja yang berada di lingkaran tersebut untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Menariknya, ada di antara mereka yang kini menjabat sebagai kepala daerah. Misalnya, Gus Irawan Pasaribu kini menjabat Bupati Tapanuli Selatan 2025–2030, dan Masinton Pasaribu kini menjabat Bupati Tapanuli Tengah 2025–2030.

Perpindahan karier dari legislatif ke eksekutif ini tentu akan menjadi sorotan, terutama jika proses hukum KPK membuktikan adanya keterlibatan.

Kasus ini bukan hanya soal penyalahgunaan dana, tapi juga menyentuh persoalan integritas lembaga legislatif. CSR dari BI dan OJK yang seharusnya menjadi jembatan kepedulian sosial justru diduga menjadi ladang bancakan politik.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPC Hima Lubis Kota Medan Resmi Dilantik, Ini Pesan Wakil Wali Kota

OJK Resmi Terbitkan Dua Aturan Baru untuk Awasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Teken Komitmen di Hadapan KPK, Bupati Madina Saipullah Nasution dan DPRD Erwin Efendi Lubis Didorong Benahi Tata Kelola

Sutrisno Pangaribuan Kritik Komitmen Antikorupsi Pemda se-Sumut: Jangan Berhenti di Seremonial

Resmi Dikukuhkan, Ini Pesan Hendra Syahputra Pimpin Forwaka Tebing Tinggi : Pers Harus Terpercaya

Sutrisno Pangaribuan Kritik Komitmen Antikorupsi Pemda se-Sumut: Jangan Berhenti di Seremonial