Teken Komitmen di Hadapan KPK, Bupati Madina Saipullah Nasution dan DPRD Erwin Efendi Lubis Didorong Benahi Tata Kelola

Medan | Sumut24.co

Baca Juga:

• Sutrisno Pangaribuan Kritik Komitmen Antikorupsi Pemda se-Sumut: Jangan Berhenti di Seremonial
• Ratusan Miliar dalam 20 Koper: KPK Harus Bongkar Ke Mana Uang HGB Bogor Mengalir
• OTT KPK Gegerkan Kampus, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Ditangkap

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution bersama Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi.

Penandatanganan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026), dalam agenda Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi.

Forum tersebut mempertemukan kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Kegiatan turut dihadiri pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak.

Sebelum penandatanganan, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin pembacaan komitmen bersama. Para kepala daerah dan ketua DPRD kemudian mengikuti prosesi penandatanganan sebagai bagian dari kesepakatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah.

Komitmen tersebut mencakup upaya pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama dalam proses perencanaan, penganggaran serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Langkah ini diarahkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel sekaligus memperkecil ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, keterlibatan Bupati Saipullah dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Komitmen pencegahan korupsi juga tidak hanya berkaitan dengan penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan dan tata kelola sejak tahap awal.

Dalam forum tersebut, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi salah satu perhatian. KPK menekankan pentingnya keberadaan pengawasan internal yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Saipullah Nasution hadir bersama sejumlah pejabat Pemkab Madina.

Di antaranya Pj. Sekda Afrizal Nasution, Kepala BPKAD Randuk Efendi Siregar, Sekwan Rahmat Rizki Ramadan, Inspektur Munawar, Kepala Bapperida Ahmad Martua, Kadis PUPR Abdul Rahim Siregar, Kadis Pendidikan dr. Mhd. Faisal Situmorang, serta Kadis Kesehatan drg. Muhammad Firdaus Batubara.

Kehadiran jajaran tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah. Pembenahan tidak hanya berada pada level pimpinan, tetapi juga harus diterapkan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan administrasi pemerintahan sehari-hari.

Penandatanganan komitmen menjadi bagian dari agenda bersama pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Bagi Madina, komitmen tersebut menjadi pijakan untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan, meningkatkan pengawasan serta memastikan pengelolaan anggaran dan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Rakor bersama KPK itu sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sutrisno Pangaribuan Kritik Komitmen Antikorupsi Pemda se-Sumut: Jangan Berhenti di Seremonial

Ratusan Miliar dalam 20 Koper: KPK Harus Bongkar Ke Mana Uang HGB Bogor Mengalir

OTT KPK Gegerkan Kampus, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Ditangkap

KPK Amankan Uang Rp1,5 Miliar di Bogor, Sejumlah Pejabat Diperiksa

Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat

KPK OTT Pejabat di Sumut, Diduga Terkait Kasus Korupsi