OJK Resmi Terbitkan Dua Aturan Baru untuk Awasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

sumut24.co - Jakarta

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dan Resmikan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
• OJK dan Forkom IJK Sumut Perluas Akses Keuangan Masyarakat di Tiga Kabupaten
• OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menerbitkan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbaru guna memperkuat sektor keuangan dan komoditas di Indonesia. Langkah ini menandai babak baru pengalihan dan penguatan regulasi pasar mineral serta komoditas strategis.

Kedua aturan yang diterbitkan tersebut meliputi:

POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Bappebti ke OJK.

POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).

Penerbitan aturan ini merupakan implementasi awal dari amanat Pasal 132A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Melalui regulasi ini, OJK diberi mandat penuh untuk mengatur dan mengawasi transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).

Membangun Infrastruktur Pasar yang Berintegritas

Kehadiran regulasi BMKS bertujuan untuk membangun infrastruktur pasar yang andal. Sistem ini dirancang agar perdagangan mineral dan komoditas strategis dapat berjalan secara teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas. Selain itu, aturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap proses pembentukan harga, kliring, penyelesaian transaksi, hingga pengelolaan risiko.

Secara rinci, POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur mekanisme transisi kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK. Transisi ini dirancang secara terukur untuk menjaga stabilitas pasar, mencegah kekosongan hukum, serta meminimalkan kendala operasional bagi pelaku usaha. Peralihan kewenangan penuh ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027, bertepatan dengan beroperasinya BMKS.

Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 berfokus pada penguatan kerangka penyelenggaraan BMKS. Aturan ini mencakup tata kelola perdagangan, tata cara penahapan, manajemen risiko, pelindungan pengguna jasa, hingga penegakan integritas pasar.

Ekosistem Terintegrasi untuk Investor

Ekosistem BMKS nantinya akan mengintegrasikan berbagai fungsi penting, mulai dari perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian transaksi, hingga pengelolaan Bukti Kepemilikan Elektronik. Seluruh penyelenggara wajib mematuhi prinsip keteraturan, transparansi, dan manajemen risiko yang ketat demi melindungi kepentingan pengguna jasa dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dari sisi pemberlakuan, POJK Nomor 15 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal 17 September 2026, sedangkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Melalui aturan komprehensif ini, OJK optimis ekosistem BMKS nasional dapat tumbuh secara sehat, profesional, berdaya saing tinggi, dan semakin tepercaya di mata investor domestik maupun global. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dan Resmikan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

OJK dan Forkom IJK Sumut Perluas Akses Keuangan Masyarakat di Tiga Kabupaten

OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital

OJK Luncurkan RP3I 2026-2030 untuk Perkuat Resiliensi dan Peran Strategis Perbankan Nasional

OJK Perkuat Keamanan Ekosistem Keuangan Digital dan Pelindungan Konsumen

OJK Sebut Inklusi Dana Pensiun Baru Capai 5,10 Persen