KAMAK Soroti KPK: Tidak Independen, Sarat Kepentingan Politik, dan Tebang Pilih Penegakan Hukum

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tahan Dirut PT PASU, Kerugian Negara Penjualan Aluminium Capai Rp133,4 Miliar
• DJP Dukung Penuh Penetapan 5 Tersangka KPK di OTT Korupsi KPP Madya Jakarta Utara, Terapkan Pemberhentian Sementara dan Evaluasi Internal
• KPK Tetapkan Gus Yaqut Jadi Tersangka Kasus Korupsi Haji

Jakarta— Ketua Koalisi Masyarakat Antikorupsi (KAMAK), Azmi Hadli, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai semakin kehilangan independensinya. Dalam pernyataannya, Azmi menyebut KPK saat ini kental dengan nuansa politik dan tebangpilih dalam menindak kasus-kasus korupsi, terutama di wilayah Sumatera Utara.

"Jelas-jelas ada ketimpangan yang mencolok. Anak buah Gubernur Sumatera Utara sudah kena OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan, tapi sampai sekarang KPK belum juga berani memanggil atau memeriksa Gubernurnya, Bobby Nasution," ujar Azmi.

Ia menambahkan, status Bobby sebagai menantu mantan Presiden RI membuat publik curiga akan adanya perlakuan khusus dan kekhawatiran politis dari lembaga antirasuah tersebut. "Ini bukan sekadar asumsi. Beberapa mantan komisioner dan penyidik senior KPK, termasuk Pak Saut Situmorang, sudah menyampaikan pendapat bahwa dalam kasus OTT Topan Ginting dan kawan-kawan, mustahil tidak ada keterlibatan dari pucuk pimpinan daerah," lanjutnya.

Azmi menyayangkan sikap pasif KPK yang dianggap tak punya nyali dan penuh keraguan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan elite politik tertentu. Menurutnya, praktik semacam ini merusak kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan.

"KPK jangan cuma berani menindak yang kecil-kecil. Rakyat melihat, dan rakyat juga tahu kapan hukum sedang dipermainkan," tegas Azmi.

KAMAK menuntut agar KPK segera bertindak secara adil, memeriksa semua pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu, termasuk Gubernur Sumatera Utara. "Kalau tidak, KPK akan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat," pungkas Azmi Hadli. Red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejati Sumut Tahan Dirut PT PASU, Kerugian Negara Penjualan Aluminium Capai Rp133,4 Miliar

DJP Dukung Penuh Penetapan 5 Tersangka KPK di OTT Korupsi KPP Madya Jakarta Utara, Terapkan Pemberhentian Sementara dan Evaluasi Internal

KPK Tetapkan Gus Yaqut Jadi Tersangka Kasus Korupsi Haji

KAMAK Desak Kejatisu Periksa Kadis PUPR Sumut Hendra Dermawan Siregar: Jangan Lindungi Mafia Proyek

BPK Bongkar Dugaan Korupsi 21 Proyek Jalan dan Jembatan Sumut, Rp1,2 Triliun Anggaran Diduga Jadi Bancakan

Dugaan Korupsi Pembiayaan Rp32,4 Miliar di BSI Menguak Bau Busuk Penyalahgunaan Wewenang