KAMAK Soroti KPK: Tidak Independen, Sarat Kepentingan Politik, dan Tebang Pilih Penegakan Hukum

Baca Juga:

• Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka
• Dugaan Korupsi Rusunawa Rp797 Juta: Jejak Lama Alexander Sinulingga Mulai Terkuak, Kejari Belawan Bergerak
• Desak KPK Tetapkan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Tersangka,Kasus Pergeseran Anggaran & Suap Jalan Sumut yang Menyeret Topan Ginting

Jakarta— Ketua Koalisi Masyarakat Antikorupsi (KAMAK), Azmi Hadli, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai semakin kehilangan independensinya. Dalam pernyataannya, Azmi menyebut KPK saat ini kental dengan nuansa politik dan tebangpilih dalam menindak kasus-kasus korupsi, terutama di wilayah Sumatera Utara.

"Jelas-jelas ada ketimpangan yang mencolok. Anak buah Gubernur Sumatera Utara sudah kena OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan, tapi sampai sekarang KPK belum juga berani memanggil atau memeriksa Gubernurnya, Bobby Nasution," ujar Azmi.

Ia menambahkan, status Bobby sebagai menantu mantan Presiden RI membuat publik curiga akan adanya perlakuan khusus dan kekhawatiran politis dari lembaga antirasuah tersebut. "Ini bukan sekadar asumsi. Beberapa mantan komisioner dan penyidik senior KPK, termasuk Pak Saut Situmorang, sudah menyampaikan pendapat bahwa dalam kasus OTT Topan Ginting dan kawan-kawan, mustahil tidak ada keterlibatan dari pucuk pimpinan daerah," lanjutnya.

Azmi menyayangkan sikap pasif KPK yang dianggap tak punya nyali dan penuh keraguan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan elite politik tertentu. Menurutnya, praktik semacam ini merusak kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan.

"KPK jangan cuma berani menindak yang kecil-kecil. Rakyat melihat, dan rakyat juga tahu kapan hukum sedang dipermainkan," tegas Azmi.

KAMAK menuntut agar KPK segera bertindak secara adil, memeriksa semua pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu, termasuk Gubernur Sumatera Utara. "Kalau tidak, KPK akan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat," pungkas Azmi Hadli. Red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka

Dugaan Korupsi Rusunawa Rp797 Juta: Jejak Lama Alexander Sinulingga Mulai Terkuak, Kejari Belawan Bergerak

Desak KPK Tetapkan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Tersangka,Kasus Pergeseran Anggaran & Suap Jalan Sumut yang Menyeret Topan Ginting

PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH

KPK Diduga Jadi “Pelindung” Bobby Nasution, Penanganan Kasus Korupsi Jalan Sumut Mandek

Menantu Mantan Bupati Labuhanbatu Disebut Dalam Kasus Korupsi Proyek Puskesmas Teluk Sentosa