sumut24.co -Tebingtinggi, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tebing Tinggi Menggugat Reeborn (
APMTTMR) Kota Tebingtinggi menggelar aksi demo didepan pintu gerbang kantor
DPRD Jalan Sutomo Tebingtinggi, Senin (14/7) sekira pukul 11.00 WIB.
Baca Juga:
Adapun tuntutan aksi dari
APMTTMR) itu, meminta transparansi terkait program beasiswa untuk daerah (BUD) kota Tebingtinggi.Meminta Wali Kota Tebingtinggi secara tegas membentuk tim dari Inspektorat untuk memeriksa dan memberikan sanksi sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku terhadap oknum aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan pemerintah kota Tebingtinggi yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang terhadap segala bentuk proses pada program beasiswa untuk daerah (BUD)
Selain itu, meminta
DPRD Tebingtinggi untuk transparansi hasil dari rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan stackholder terkait program BUD."Jika masalah program beasiswa untuk daerah kota Tebingtinggi tidak tuntas karena dinilai ada penyalahan etika dan wewenang dari oknum -oknum pejabat dilingkungan pemerintah kota Tebingtinggi yang diperuntukkan buat anaknya berkuliah disalah satu institut diluar Sumatera Utara dan kami akan membuat laporan aduan masyarakat (dumas) kepada pihak yang berwajib "' tegas salah seorang aksi demo dalam orasinya sembari menagih janji walikota Tebingtinggi prihal pemerintah kota mengalokasikan anggaran/kontribusi untuk pelajar dan mahasiswa tidak mampu.
Wakil Ketua
DPRD Tebingtinggi, Muhammad Ikhwan, SH,MH bersama sejumlah anggota Dewan, Zainal Arifin dan Anda Yaser, Marini dan Plt Sekwan Tora Daeng Masaro menemui para aksi demo. Namun,apa yang disampaikan oleh wakil ketua
DPRD kepada para aksi demo itu merasa tidak tepat dan mereka (aksi) demo meminta penjelasan dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III
DPRD beberapa waktu lalu dengan instansi terkait soal program beasiswa untuk daerah (BUD) tersebut.Saat Wakil Ketua
DPRD memberi penjelasan terkait hasil rapat dengar pendapat (RDP) itu kepada para aksi demo, tiba -tiba muncul Plt Asisten Administrasi Umum, M.Syah Irwan dan berdiri disamping wakil ketua
DPRD serta langsung mengambil pembicaraan dengan para pendemo yang berujung perdebatan sengit.
Pasalnya,M.Syah Irwan menuding bahwa aksi demo ini membawa kerugian bagi pemerintah kota terutama terhadap para investor. Seketika itu juga salah seorang aksi demo, Firdaus berang terhadap tudingan Plt Asisten Administrasi Umum,M.Syah Irwan. " Apa yang dirugikan oleh pemerintah kota terhadap apa yang kami lakukan ini!" tanya Firdaus kepada M.Syah Irwan.Justru, lanjut Firdaus,apa yang kami lakukan ini dikarenakan ada kejanggalan terkait program beasiswa untuk daerah (BUD) kota Tebingtinggi. " Kami masih mendengarkan penjelasan dari pimpinan
DPRD dan bukan sama bapak,dan tujuan kami kepada
DPRD.Saya yang bertanggungjawab dalam aksi ini, sebagaimana bapak pertanyakan tadi"tandas Firdaus.
Perdebatan sengit antara Plt Asisten Administrasi Umum dengan para aksi demo cepat direda dengan diambil alih kembali pembicaraan oleh pimpinan
DPRD .Namun dalam perdebatan sengit itu,salah seorang dari petugas Polres Tebingtinggi yang mengawal jalannya aksi demo itu ada dua kali mengelus -elus bahu Plt Asisten Administrasi Umum,M.Syah Irwan yang mengisyaratkan untuk tenang dan bersabar.Sementara itu,pelaksana harian (Plh) sekretaris daerah kota Tebingtinggi, Drs.H.Bambang Sudaryono datang menemui para aksi demo menjelaskan,permasalahan beasiswa untu daerah (BUD) ini akan ia sampaikan kepada wali kota Tebingtinggi dan kabarnya kalian (aksi demo) sudah berjumpa dengan wali kota.
"Saya dapat informasi bahwa adik -adik kami ini sudah bertemu dengan wali kota dan disini perlu sampaikan, pertama, masalah beasiswa untuk daerah (BUD) ini dijamin dibuka secara transparan dan dengan azas praduga, serta ada yang terzolimi terutama terhadap anak -anak yang berprestasi kurang mampu yang lulus di perguruan tinggi negeri (PTN)"' kata Bambang Sudaryono.Menanggapi arah kritikan para aksi demo terhadap beasiswa untuk daerah (BUD) yang di berikan kepada siapa dan Plh Sekdako Tebingtinggi memahamnya . "Terkait program beasiswa untuk daerah ini dan kita perlu tahu terlebih dulu gimana proses pelaksanaannya apakah sudah sesuai prosedur yang berlaku atau tidak (cacat hukum) terhadap yang berhak menerimanya.Kalau nantinya proses ini tidak sesuai prosedur,tentu saya laporkan kepada walikota dan sekaligus kita laporkan ke aparat penegak hukum (APH) untuk diproses lebih lanjut secara hukum " tegas Bambang Sudaryono dihadapan aksi demo.
Atas penjelasan dari pelaksana harian Sekdako tersebut, para aksi demo mengucapkan terima kasih dan pelaksana Sekdako baru mengetahui bahwa beasiswa untuk daerah hanya diberikan kepada anak dari oknum pejabat dilingkungan pemerintah kota Tebingtinggi. " Kami mengucapkan terima kasih atas penjelasan dan ketegasan bapak Sekda terkait BUD ini dan persoalan ini baru bapak ketahui" ungkap Firdaus selalu koordinator aksi demo.
Aksi demo itu terhenti hingga satu jam. Pasalnya,Wakil Ketua
DPRD Tebingtinggi, Muhammad Ikhwan menyampaikan kepada aksi demo bahwa
DPRD bersama eksekutif akan menggelar rapat pembahasan P.APBD Tahun 2025 Kota Tebingtinggi dengan agenda penyampaian nota walikota terhadap P.APBD.
" Hari ini kami ada
DPRD rapat membahas P. APBD 2025 dan nanti sehabis rapat bisa ketemu lagi sekaligus jumpa Ketua Komisi III" kata Ikhwan dihadapan aksi demo.Satu jam setelah rapat pembahasan P. APBD TA 2025,para aksi demo yang sebelumnya menunggu didepan pintu gerbang kantor
DPRD sembari membakar ban bekas dan kemudian merapat ke ruang sidang utama
DPRD menunggu siap rapat legislatif dengan eksekutif sembari para aksi demo menyampaikan orasi didepan gedung rapat tersebut.
Usai rapat pembahasan P. APBD 2025,wakil ketua
DPRD Tebingtinggi didampingi sejumlah anggota Dewan dan Ketua Komisi III, Andar Hutagalung menjumpai para aksi demo. Dalam pertemuan itu, para aksi demo mempertanyakan hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III beberapa waktu lalu dengan instansi terkait diantaranya Kadis Pendidikan, Kabag Kesra,Kepala Bappeda,Kadis Pertanian dan Ketapang, serta Sekretaris
Dinas Pendidikan terkait BUD (beasiswa untuk daerah) kota Tebingtinggi."Hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan instansi terkait program beasiswa untuk daerah kota Tebingtinggi secara tertulis sudah kami sampaikan kepada Ketua
DPRD" ungkap Ketua Komisi III, Andar Hutagalung.
Informasi diperoleh dari kantor
DPRD Tebingtinggi menyebutkan, bahwa surat hasil RDP tersebut baru disampaikan hari itu juga (saat aksi demo) kepada Ketua
DPRD,Sakti Khadafi Nasution.Sebelumnya, Ketua Komisi III
DPRD menyatakan kepada para aksi demo,bahwa surat hasil RDP terkait BUD sudah beberapa hari lalu disampaikan kepada
DPRD Tebingtinggi dan ternyata penyampaiannya baru hari itu juga.(TAV).
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News
