Demo di KPK, KAMAK Desak KPK Panggil Gubernur Sumut Bobby Nasution Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur

Baca Juga:

• Mendagri Apresiasi Inisiatif Bobby Satukan 10 Gubernur se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Pembangunan
• Wagubsu Resmi Membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria
• Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

Jakarta – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) Sumatera Utara bersama Aliansi Masyarakat Peduli Hukum dan Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) mengeluarkan pernyataan sikap keras mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai tersangka. Desakan ini muncul menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang disebut-sebut sebagai orang dekat Gubernur.

Dalam pernyataan sikap yang diterima media, KAMAK menyoroti dugaan keterlibatan Bobby Nasution dalam proyek infrastruktur jalan senilai Rp 231,8 miliar APBD SUMUT TA 2025. "Kami sangat menyayangkan, semestinya pembangunan di Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution yang baru dilantik malah tersandung OTT KPK RI," ujar Asep Haliar, Koordinator Lapangan KAMAK, didampingi Saipul Adam selaku Koordinator Aksi. saat demo di Depan Gedung KPK, Senin (7/7).

KAMAK juga mendesak KPK untuk memperluas pemeriksaan terhadap Bobby Nasution terkait masa jabatannya sebagai Wali Kota Medan dari TA 2021 hingga 2024. Koalisi ini menuding adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan Pemko Medan yang diduga merugikan negara dalam sejumlah proyek, antara lain:
* Tender pembangunan/rehabilitasi gedung Kejaksaan Negeri Medan senilai Rp 2,4 miliar APBD 2022 yang ambruk tak lama setelah dibangun.
* Proyek gagal pemasangan lampu jalan (dikenal sebagai "Lampu Pocong") senilai Rp 25,7 miliar APBD Medan 2022.
* Dugaan korupsi pembangunan 3 gapura APBD Kota Medan 2022.
* Dugaan korupsi tanah timbun pembangunan Islamic Center yang bersumber dari revitalisasi Lapangan Medan.
* Dugaan korupsi 13 paket pekerjaan drainase atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan.
Selain itu, KAMAK juga meminta Presiden Republik Indonesia untuk menegur dan mengingatkan Bobby Nasution dan jajarannya atas dugaan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan yang merugikan negara, khususnya terkait kasus OTT KPK yang melibatkan orang dekat Gubernur.
Terakhir, KAMAK mendesak KPK untuk kembali memanggil dan memeriksa Akbar Hilmawan Bukhori terkait dugaan suap yang pernah melibatkan mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mendagri Apresiasi Inisiatif Bobby Satukan 10 Gubernur se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Pembangunan

Wagubsu Resmi Membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria

Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

Pemko Tanjungbalai Terima 292 Unit Alat Tangkap Ikan dari Pemprovsu

Gubsu Bobby Bahas Persiapan IMT-GT ke-32 Bersama Menko Perekonomian