Pemerintahan Prabowo Diminta Kecam Pelanggaran Kedaulatan Iran oleh AS dan Israel

Baca Juga:

• Pengamat: Niat Prabowo Jadi Juru Damai Perlu Disertai Kalkulasi Rasional
• Menteri Kebudayaan Dampingi Presiden Prabowo Kunjungi Museum Nasional Indonesia
• Prabowo Hadiri Gala Iftar di Washington DC, 11 MoU Rp 600 Triliun Lebih Disepakati

JAKARTA — Lembaga riset politik dan ekonomi GREAT Institute resmi mengeluarkan pernyataan mengecam keras serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran pada 21 Juni 2025 waktu setempat.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Senin, 23 Juni 2025.

"Serangan udara yang diberi sandi Midnight Hammer, yang menghantam fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, menggunakan bom bunker-buster dan rudal Tomahawk, merupakan tindakan militer sepihak yang melanggar kedaulatan Iran dan berpotensi melanggar Piagam PBB," tegas Dr. Syahganda.

Gedung Putih sebelumnya menyatakan bahwa serangan ini dilakukan untuk menghentikan program nuklir Iran dan mendorong perdamaian. Namun, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan kekhawatiran mendalam atas tindakan tersebut. Guterres menyebut situasi ini sebagai "gravely alarmed" dan menyerukan segera dilakukan de-eskalasi.

GREAT Institute mencatat bahwa serangan ini dilakukan tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB, dan tidak jelas apakah ada ancaman langsung yang sah terhadap AS yang dapat digunakan sebagai dasar pembenaran dalam kerangka self-defense. "Amerika tampaknya bertindak secara unilateral, bukan sebagai respons proporsional terhadap serangan bersenjata yang diakui hukum internasional," tambah Dr. Syahganda.

Seruan terhadap Pemerintah Indonesia

Sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dan penegak hukum internasional, GREAT Institute mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengecam tegas pelanggaran kedaulatan Iran, sesuai dengan prinsip non-intervensi yang dijunjung tinggi dalam Piagam PBB dan Konstitusi RI.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga didesak untuk mendorong diadakannya sesi darurat Dewan Keamanan PBB, guna merumuskan resolusi kecaman atas tindakan agresi militer, penghentian segera serangan, dan pengawasan internasional oleh IAEA atas fasilitas nuklir yang terdampak.

Selain itu, pemerintahan Prabowo Subianto diminta menawarkan posisi Indonesia sebagai mediator netral dalam krisis antara Amerika Serikat dan Iran, sejalan dengan visi ASEAN dan komitmen Indonesia terhadap stabilitas kawasan dan global.

"Indonesia harus tampil sebagai fasilitator damai, yang mampu membuka ruang dialog antara dua negara besar, bukan menjadi penonton pasif di tengah eskalasi konflik global," ujar Dr. Syahganda.

Pernyataan GREAT Institute ini juga menyatakan dukungan terhadap sikap negara-negara seperti China, Rusia, dan negara-negara Amerika Latin, yang telah mengecam serangan militer tersebut dan menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

"Sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung hukum internasional dan tata dunia yang berkeadaban, Indonesia harus bersikap tegas, bukan ambigu," tutupnya. []

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pengamat: Niat Prabowo Jadi Juru Damai Perlu Disertai Kalkulasi Rasional

Menteri Kebudayaan Dampingi Presiden Prabowo Kunjungi Museum Nasional Indonesia

Prabowo Hadiri Gala Iftar di Washington DC, 11 MoU Rp 600 Triliun Lebih Disepakati

Presiden Prabowo Hadiri Munajat Keselamatan Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI 2025–2030 di Masjid Istiqlal

Gabung di BoP, Teguh: Prabowo Hormati Prinsip Bebas Aktif

Akademisi Puji Pidato Prabowo di Davos, Pertegas Beda Prabowonomics Vs Greedynomics