Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi Sumut Desak KPK Tetapkan Abdul Haris Lubis sebagai Tersangka Kasus Dana DAK Rp176 M

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Sidak Kendaraan Dinas, Dorong Kepatuhan Pajak
• Polsek Beringin Bongkar Kasus Penculikan Anak, LPA: Negara Tak Boleh Kalah dari Pelaku Kejahatan
• JPU Tuntut 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II Hingga 12 Tahun Penjara

Medan,– Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi Sumatera Utara (GMPK Sumut) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan Abdul Haris Lubis sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 senilai Rp176 miliar.

Koordinator GMPK Sumut, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi berbagai indikasi yang mengarah pada keterlibatan Abdul Haris Lubis dalam dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Mereka menduga adanya penyelewengan yang merugikan keuangan negara dan meminta KPK bertindak cepat.

"Kami mendesak KPK untuk segera mengambil tindakan tegas dan menetapkan Abdul Haris Lubis sebagai tersangka. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut tanpa kejelasan hukum," ujar salah satu perwakilan GMPK Sumut dalam aksi unjuk rasa di depan kantor KPK, Jakarta.

GMPK Sumut juga menyoroti lambatnya proses penanganan kasus ini, yang menurut mereka dapat mencederai kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka berharap KPK segera memberikan kepastian hukum agar tidak ada pihak yang merasa kebal hukum.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan GMPK Sumut. Namun, sumber internal di KPK menyebut bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

Kasus dugaan korupsi DAK senilai Rp176 miliar ini menjadi perhatian publik, mengingat besarnya dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di daerah. Publik pun menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini hingga tuntas.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Sidak Kendaraan Dinas, Dorong Kepatuhan Pajak

Polsek Beringin Bongkar Kasus Penculikan Anak, LPA: Negara Tak Boleh Kalah dari Pelaku Kejahatan

JPU Tuntut 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II Hingga 12 Tahun Penjara

Vonis 20 Tahun Masih Dinilai Tidak Adil, Tim Hukum Khairul Arabi Langsung Ajukan Banding

Kajari Padangsidimpuan Resmi Berganti, Ini Rekam Jejak Lambok Sidabutar dalam Penanganan Korupsi

Cekcok Berujung Kekerasan! Pria di Kisaran Ditangkap Usai Coba Perkosa dan Aniaya Wanita di Hotel