Harus Dihentikan Penyidik, Kasus Firli Bahuri Ternyata Tak Punya Saksi, Ternyata Tak Punya Saksi

JAKARTA | Sumut24.co

Baca Juga:

• Mahyaruddin Salim: Api Perjuangan Pahlawan Kita Jaga, Bekerja, Bergerak Dan Berdampak
• Wabup Asahan Tegaskan PPID Harus Berfungsi Nyata dan Jadikan Medsos Sebagai Sarana Pelayanan Publik
• Mengelola Negara Harus dengan Kejujuran dan Keberpihakan pada Rakyat

Polda Metro Jaya wajib menghentikan penyidikan dan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara yang dituduhkan kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Langkah ini perlu dilakukan karena tidak cukup bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 2 UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Demikian disampaikan kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, dalam keterangan kepada redaksi, Kamis malam, 2 Januari 2024.

"Berkas perkara Pak Firli Bahuri telah bolak balik empat kali dikembalikan Jaksa ke Polda Metro Jaya. Berkas perkara harus dilengkapi karena belum memenuhi syarat materiil. Salah satu petunjuk Jaksa adalah perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri sekurang kurangnya dua saksi," terang Ian Iskandar.

Di dalam berkas perkara yang diajukan Polda Metro Jaya mencakup keterangan dari 123 orang yang telah dimintai keterangan oleh penyidik. Petunjuk Jaksa dapat dimaknai bahwa penyidik belum memenuhi alat bukti keterangan saksi karena pihak-pihak yang telah dijadikan saksi dalam berkas perkara ternyata tidak masuk dalam syarat dan kriteria sebagai saksi.

Karena itu, kata Ian lagi, sampai sekarang berkas perkara tidak memenuhi syarat materiil yang artinya tidak ada alat bukti, dan demikian perkaranya tidak ada.

"Perkara yang disangkakan kepada Pak FB tidak ada saksi. Bagaimana mau memenuhi syarat materiil. Doktrin hukum menyatakan unnus testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi. Satu saksi saja bukanlah saksi. Ini saja tidak ada saksi," masih kata Ian.

Prinsip "satu saksi bukanlah saksi" diatur dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP yang berbunyi bahwa keterangan seorang saksi tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagai perkara yang didakwakan.

Pada bagian lain, Ian mengatakan, Pasal 138 UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa dalam waktu 14 hari penyidik harus menyerahkan berkas ke Kaksa.

Tapi sampai saat ini, penyidik PMJ belum bisa melengkapi petunjuk Jaksa. Khususnya alat bukti keterangan saksi.

"Tidak ada bukti keterangan saksi maka berkas tidak memenuhi syarat materiil. Harus segera SP3," tegas Ian Iskandar. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mahyaruddin Salim: Api Perjuangan Pahlawan Kita Jaga, Bekerja, Bergerak Dan Berdampak

Wabup Asahan Tegaskan PPID Harus Berfungsi Nyata dan Jadikan Medsos Sebagai Sarana Pelayanan Publik

Mengelola Negara Harus dengan Kejujuran dan Keberpihakan pada Rakyat

Mendesak! Tabagsel Harus Mekar dari Sumut, Demi Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Daerah

Wabup Asahan: ASN Harus Kompak, Berintegritas, dan Melayani dengan Sepenuh Hati

Kasus Kuota Haji Seret Mantan Menag, DPR Komisi VIII Dinilai Lalai dalam Pengawasan