Kasus Kuota Haji Seret Mantan Menag, DPR Komisi VIII Dinilai Lalai dalam Pengawasan

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Jenguk Murid Korban Keracunan MBG Karo di RS Haji, Pastikan Penanganan Hingga Pulih
• Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Mendagri Tekankan Penguatan Kapasitas Kepala Daerah
• Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

Jakarta – Skandal dugaan penyalahgunaan kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama kembali memantik sorotan publik. Tak hanya dugaan permainan kuota di internal Kementerian Agama, kini kritik juga diarahkan kepada Komisi VIII DPR RI yang dianggap lalai menjalankan fungsi pengawasan.

Komisi VIII, yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, semestinya memiliki peran penting memastikan tata kelola haji berjalan transparan. Namun dalam praktiknya, pengawasan dianggap longgar sehingga membuka celah penyalahgunaan.

Sejumlah sumber menyebut, permainan kuota haji selama bertahun-tahun melibatkan oknum birokrat dan pihak swasta, bahkan diduga tak lepas dari restu politik.

"Kuota haji bukan sekadar angka, melainkan hak umat. Ketika ada penyalahgunaan, itu jelas merugikan jamaah dan meruntuhkan kepercayaan publik. DPR, khususnya Komisi VIII, harus ikut bertanggung jawab karena lalai dalam fungsi kontrol," ujar Saf Elbatubara kepada Wartawan, Sabtu (13/9).

Kasus ini menyeret nama mantan Menteri Agama yang disebut-sebut mengetahui praktik jatah titipan. Dugaan adanya aliran dana ke pihak tertentu pun mulai diselidiki penegak hukum.

Aktivis antikorupsi itu menegaskan, penyelidikan tak boleh berhenti pada level birokrasi atau pejabat eksekutif saja. "Jangan hanya mantan Menag yang dijadikan kambing hitam. Komisi VIII DPR RI juga harus diperiksa, karena selama ini mereka punya kewenangan pengawasan tapi faktanya banyak pelanggaran dibiarkan," tegas Saf Elbatubara, Koordinator GEMA SATU, saat dihubungi wartawan.

Publik kini menanti langkah serius aparat penegak hukum. Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan kian menguat, mengingat praktik mafia kuota haji sudah menjadi rahasia umum yang berlangsung dari tahun ke tahun.

Hingga kini, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR belum memberikan penjelasan resmi terkait tudingan keterlibatan maupun kelalaian tersebut.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bobby Nasution Jenguk Murid Korban Keracunan MBG Karo di RS Haji, Pastikan Penanganan Hingga Pulih

Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Mendagri Tekankan Penguatan Kapasitas Kepala Daerah

Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

LTKP Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Pasien RSU Haji Medan Rp4,3 Miliar

15 Kandidat Lolos Tahap Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Sumut 2026–2030

Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi