Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin: “Ajakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat”
Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin &ldquoAjakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat&rdquo
kota
Baca Juga:
AIF tersebut merupakan buah keberhasilan Pemkab Madina dari pasangan Sukhairi Nasution dan Atika Nasution (SUKA) yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam dua tahun terakhir dan kemampuan memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan pemerintah pusat.
Wakil Bupati (Wabup) Madina Atika Azmi Utammi Nasution membenarkan informasi tersebut. Penerimaan AIF, yang dulu disebut DID, itu sekaligus menjawab rumor yang menyebut kabupaten ini urung menerima DID karena laporan stunting tidak lengkap.
"Sudah terkonfirmasi, kita dapat Rp 17 miliar lebih," kata Atika Nasution di Panyabungan, Senin (2/9/2024).
Atika Nasution menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas keberhasilan itu. "Ada tiga kategori yang diterima Pemkab Madina, penghapusan kemiskinan ekstrem, kinerja penurunan stunting, dan kinerja percepatan belanja daerah," tutur peraih dua rekor MURI ini.
Atika Nasution mengungkapkan, perolehan Rp17,17 miliar itu merupakan yang tertinggi di Sumatera Utara. "Artinya, kerja keras Pemkab Madina berdampak kepada masyarakat, terefleksi pada data," ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar perolehan insentif ini dijadikan motivasi untuk bekerja lebih maksimal. "AIF ini, dulunya DID, adalah yang pertama kali bagi Madina. Ini prestasi bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat," ujar alumni UNSW Australia ini.
Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Madina Yas Adu Zakirin menerangkan capaian WTP bukan satu-satunya syarat untuk menerima AIF. "Benar, Pemkab menerima Rp17 miliar lebih," katanya.
Dia menerangkan, hal itu tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun 2024 untuk Penghargaan Kinerja Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat.
"Ada empat kategori kinerja yang dinilai, yakni kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kinerja penurunan stunting, kinerja penggunaan produk dalam negeri dan kinerja percepatan b belanja daerah" sambungnya.
Dari empat kategori itu, Pemkab Madina berhasil meraih tiga kategori. Pertama, percepatan belanja daerah pada pengelolaan keuangan. Kedua, penghapusan kemiskinan ekstrem pada pelayanan dasar. Ketiga, penurunan stunting pada dukungan fokus kebijakan nasional. "Penilaian itu dari pemerintah pusat," kata Yas Adu.
Dia juga membantah rumor yang menyebut Pemkab Madina urung menerima insentif, karena ketidaksiapan laporan penanganan stunting. "Justru kita mendapat alokasi insentif itu dari keberhasilan penanganan stunting," jelasnya.
Dia mengungkapkan, ada beberapa daerah yang meraih opini WTP dari BPK, tetapi tidak menerima AIF tahun ini. "Bukti bahwa ada kategori lain yang harus dicapai," pungkasnya.zal
Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin &ldquoAjakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat&rdquo
kota
LIPPSU Soroti APBD Sumut 2026 Rp11,67 Triliyun Tidak Berpihak ke Rakyat, Jangan Jadi Bancaan Korupsi Politik
kota
PERMAK Desak Kejati Sumut Tangkap F. H & M. H dan A. H. L dalam Skandal Korupsi Smart Board.
kota
BANJIR SUMATERA DISEBUT BUKAN MUSIBAH ALAM, MELAINKAN &ldquoBENCANA KEBIJAKAN&rdquo
kota
Disdukcapil Kota Solok Turut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Korpri Peduli Bencana
Kota
19 Pegawai DPKUKM Kota Solok Terdampak Banjir Diberikan Bantuan Sembako
kota
Pra/Muscab keX IBI Cabang Kabupaten Solok Sekaligus Ajang Kumpulkan Donasi untuk Korban Bencana di Kabupaten Solok
kota
Ketua TPPKK Kabupaten Solok Dampingi Ketua TPPKK Kota Sawahlunto Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir
kota
Wabup Solok H. Candra Imbau Masyarakat Waspada Link Phishing di Tengah Bencana
kota
PT Hitay Daya Energy Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kabupaten Solok
kota