Bukan Mahar Tapi Biaya Operasional,Elektabilitas dan Popularitas juga Menjadi Prioritas Gerindra Padangsidimpuan

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Baca Juga:

DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Padangsidimpuan menggelar acara penyampaian visi dan misi untuk para bakal calon Walikota dan Wakil Walikota di Yasto Cafe and Resto,Padangsidimpuan,Sumatera Utara, Senin, (27/5/2024).

Acara ini dihadiri oleh beberapa kandidat potensial, termasuk Irsan Efendi Nasution (dalam bentuk tulisan), Rusydi Nasution, Imam Sholeh, serta bakal calon wakil walikota, Arwin Nasution.

Khoiruddin Siagian, Ketua Tim Penjaringan Partai Gerindra, mengungkapkan bahwa lima kandidat telah resmi mengambil formulir pendaftaran.

Mereka adalah Irsan Efendi Nasution, Rusydi Nasution, Imam Sholeh, Jon Sujani Pasaribu, dan Arwin Siregar. Sosok-sosok ini memiliki latar belakang yang beragam, dari mantan Walikota Padangsidimpuan hingga profesional di bidang perbankan.

Seperti Irsan Efendi Nasution, yang pernah menjabat sebagai Walikota Padangsidimpuan dari 2018 hingga 2023, dikenal dengan jargon "BERSINAR" dan berhasil membawa perubahan positif bagi kota ini. Rusydi Nasution, seorang anggota DPRD yang terpilih kembali pada Pileg 2024, serta Imam Sholeh yang berprofesi sebagai pengacara, ikut meramaikan kontestasi.

Ada juga Jon Sujani Pasaribu yang memiliki latar belakang perbankan, dan Arwin Siregar, mantan Wakil Walikota Padangsidimpuan, juga turut serta.

Khoiruddin menjelaskan bahwa mekanisme penjaringan bakal calon ini melibatkan sepuluh tahapan, termasuk penyampaian visi misi dan survei elektabilitas.

"Kami dari DPC Gerindra mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. Saat ini, tahapan yang sedang berlangsung adalah penyampaian visi misi dan survei, dengan sepuluh tahapan yang harus dilalui," jelasnya.

Menanggapi rumor tentang adanya mahar dalam proses penyampaian visi misi, Khoiruddin menegaskan bahwa tidak ada mahar yang diminta.

"Ini adalah sistem gotong royong untuk kepentingan Pilkada. Semua peserta dilibatkan dan semuanya transparan. Tidak ada yang namanya mahar," tambahnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Tim Penjaringan DPW Gerindra Provinsi Sumatera utara, Ikrimah Hamidy, juga mempertegas bahwa biaya yang ada bukanlah mahar, melainkan biaya operasional.

"Itu bukan mahar, tapi biaya operasional, kita ngumpulin orang dan teman-teman di sini ada konsumsinya yang biayain siapa bukan satu orang yang biayain itulah yang mau digotong-royongin," jelas Ikrimah.

Dalam konteks survei elektabilitas, Ikrimah menjelaskan bahwa survei memang memerlukan biaya, namun itu juga dilakukan dengan prinsip gotong royong.

"Survei ini memang memerlukan biaya. Pada tahun 2005 saja, biaya survei mencapai 50 juta rupiah. Biaya ini disampaikan kepada para kandidat," tambahnya.

Terkait dengan instruksi dari DPP Partai Gerindra yang mengutamakan kader partai untuk maju di Pilkada, Ikrimah mengungkapkan bahwa hanya sepertiga dari kader di Sumatera Utara yang siap maju.

"Kira-kira 10 orang aja yang siap maju ini di Sumatera Utara, dan ini pun belum tentu diputuskan tergantung bagaimana elektabilitasnya dan hasil survei itu akan juga dilihat," pungkasnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News