Ketua ABPEDNAS Soroti Pengelolaan Dana Operasional BPD Paya Gambar: Harus Transparan dan Dipertanggungjawabkan
Ketua ABPEDNAS Soroti Pengelolaan Dana Operasional BPD Paya Gambar Harus Transparan dan Dipertanggungjawabkan
kota
Baca Juga:
- Alamat Pemilik PBG Diduga Tak Sesuai Data Kependudukan, Izin Bangunan di Atas Lahan PT KAI Jalan HM Yamin Disorot
- Ironis.429 Perusahaan Masih Bermohon ijin PBG, Bangunan Gedung Sudah Berdiri Kokoh Di Kota Pematangsiantar
- Pembangunan Gedung Osana Keramik di Simarimbun Belum Memiliki PBG, Satpol Harus Proaktif
Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan mempertanyakan izin Permohonan Bangunan Gedung (PBG) property Bintang Marelan, di Kel. Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelan, Kota Medan.
Menurut Ketua DPC AWI Kota Medan, Budi Hartono Sormin alias Busor melaui Sekjen DPC AWI Kota Medan, Sudarmanto, bahwa pengerjaan komplek perumah Bintang Marelan milik, Altman Miler Sianturi warga Jln. Mutiara I/30, Kel/Desa Kayu Putih, Kec. Pulogadung Kota, Jakarta Timur Prov Jakarta Timur perlu dilakukan peninjauan.
"Komisi IV Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan kita minta melakukan peninjauan terhadap property Perumahan Bintang Marelan yang izin PBG nya dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya, Dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan," ujar Sudarmanto, Sabtu (15/2/2025).
Menurut Sudarmanto, dari amatan dilokasi, komplek pengerjaan bangunan gedung untuk rumah tinggal yang dipungsikan sebagai hunian berjumlah 18 unit terkesan melanggar Perda No 5 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Dimana pada lokasi pengerjaan pembagunan peroyek tidak terlihat adanya Plank PBG.
Dilokasi peroyek bangunan, pengawas bangunan perumahan Bintang Marelan bernama Sigit yang ditemui wartawan beberpa hari lalu terkait tudingan terkait tidak adanya Plank PBG diakuinya.
"Memang plank PBG tidak ada bang. Tapi, kalau izin nya kita ada dan surat keputusannya langsung dikeluarkan oleh Dinas Perkimcikataru Kota Medan kepada pemilik bangunan (Altman Miler Sianturi) pada, Kamis 21 Maret 2024. Tanpa dasar surat keputusan dari dinas instansi terkait mana berani mendirikan bagunan," ucap Sigit kepada wartawan.
Sementara dari amatan wartawan, dalam prosed pengerjaan pembangunan proyek terkesan melanggar Undang Undang (UU) Ketenaga Kerjaan. Sebab, saat beraktivitas para pekerja tidak dilengkapi dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2012.(W02)
Ketua ABPEDNAS Soroti Pengelolaan Dana Operasional BPD Paya Gambar Harus Transparan dan Dipertanggungjawabkan
kota
Akses Pembiayaan Jadi Kunci UMKM Naik Kelas, Anggi Rhaditya Lubis Modal Harus Digunakan Secara Produktif
kota
sumut24.co JakartaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integrita
Ekbis
sumut24.co JakartaOtoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan industri perbankan nasional sepakat memp
Ekbis
Diduga Dana Operasional BPD Paya Gambar Tak Transparan, Ketua BPD Bantah Ada Dana yang Tidak Disalurkan
kota
sumut24.co MedanGubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumut pa
Umum
sumut24.co MedanWali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman mengikuti Rapat Koordi
kota
sumut24.co MEDAN, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus memperkuat distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara guna memastikan kebutuh
kota
sumut24.co ASAHAN, Gedung Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Asahan yang berlokasi
News
Wali Kota menghadiri Rakor Asistensi dan Monitoring Penggunaan Tambahan Dana TKD 2026 di kantor Gubernur
kota