Pasca Pilkada 2024 Satu Persatu Permasalahan Pemkot Padangsidimpuan Terkuak: APBD Kosong, Gaji Honorer Tertunda, dan Pengadaan Mobil Dinas Rp18 Miliar

P. Sidimpuan |sumut24.co

Baca Juga:

• Terungkap! Direktur CV Rafli Akbar Ternyata Sudah Dipanggil Berulang Kali Tapi Mangkir Akhirnya Jadi Tersangka, Ini Kronologinya
• Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Desa Akhiruddin Rampung, Kejari Padangsidimpuan Tegaskan Sudah Sesuai SOP: Tidak Ada Arogansi, Semua Prosedural
• Janji Pemerataan Pembangunan Dipertanyakan, Jalan BM Muda Padangsidimpuan Tak MANTAP Hampir Tiga Periode

Pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan dipenghujung tahun 2024, masyarakat Padangsidimpuan dihadapkan pada berbagai isu serius yang mengindikasikan adanya masalah tata kelola keuangan di pemerintahan kota ini.

Mulai dari gaji honorer yang tertunda hingga rencana pengadaan pembelian mobil dinas yang nilai nya sangat fantastis sebesar Rp18 miliar, permasalahan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai prioritas pemerintah.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Kota Padangsidimpuan belum dibayarkan sejak Oktober hingga Desember 2024.

Tidak hanya itu, gaji honorer dari November dan Desember 2024 juga belum dilunasi.

Kondisi ini menuai protes dari para pegawai yang mengandalkan pendapatan tersebut untuk kebutuhan rumah tangga.

Seorang ASN, Octavia Lisa, mengungkapkan keresahannya melalui media sosial, dimana untuk TPP sudah tidak dibayarkan mulai dari bulan 11 hingga 12 tahun 2024 atau selama 3 bulan ini.

"Kami hanya meminta hak kami. Keluarga kami terancam tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena TPP yang tak kunjung dibayarkan," ujarnya, Senin, 16 Desember 2024.

"Dan Saya juga Sebagai HONORER di suatu Dinas Belum mendapatkan juga Hak /Gaji sampai Saat ini," tambahnya.

Sementara itu Pj Wali Kota Padangsidimpuan, Timur Tumanggor, berjanji akan berkoordinasi dengan kepala dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada solusi konkret.

*APBD 2025: Mayoritas untuk Belanja Pegawai dan Operasional Pemda*

Sementara itu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025 mencatat angka Rp915,1 miliar.

Namun, yang mengejutkan, 83% dari APBD tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, barang, dan jasa.

Dengan Rinciannya, Belanja pegawai: Rp421,3 miliar (46%), dan Belanja barang dan jasa: Rp343,5 miliar (37%).

Dari total tersebut, alokasi untuk pembelian dan perawatan mobil dinas mencapai Rp18 miliar, termasuk Rp3,3 miliar hanya untuk bahan bakar dan pelumas. Alokasi ini memicu kritik karena dianggap tidak proporsional dengan kebutuhan masyarakat.

*Pendapatan Asli Daerah Minim, Bergantung pada Bantuan Pusat*

Lebih ironis, 90% pendapatan Kota Padangsidimpuan berasal dari transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp119,4 miliar.

Dengan pendapatan yang minim, belanja untuk bantuan sosial (bansos) hanya dialokasikan Rp1,6 miliar atau 0,2% dari total APBD. Sedangkan belanja fisik, termasuk pembangunan infrastruktur, juga terbilang kecil dibandingkan kebutuhan lainnya.

Di tengah situasi ini, banyak pihak mempertanyakan keberpihakan Pemkot terhadap kebutuhan rakyat.

Ketika anggaran lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan pemda seperti perjalanan dinas dan pembelian mobil, masyarakat justru dibiarkan menghadapi keterbatasan, baik dalam bantuan sosial maupun infrastruktur.

Seorang pengamat ekonomi lokal Bang Regar menyatakan kritikannya kepada pemerintah yang menghabiskan APBD untuk hal-hal yang kurang bermanfaat.

"Ketergantungan pada transfer pusat seharusnya mendorong Pemkot lebih fokus pada peningkatan PAD daripada menghabiskan anggaran untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi masyarakat." ungkapnya.

Ke depan, Pemkot Padangsidimpuan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangannya.

Prioritas belanja harus diarahkan pada program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Disisi lain, salah satu anggota DPRD saat dikonfirmasi mengenai perihal mobil dinas yang bernilai fantastis Rp 18 M tersebut hanya mengatakan,"tanya langsung saja ke ketua DPRD Padangsidimpuan,tutupnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Terungkap! Direktur CV Rafli Akbar Ternyata Sudah Dipanggil Berulang Kali Tapi Mangkir Akhirnya Jadi Tersangka, Ini Kronologinya

Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Desa Akhiruddin Rampung, Kejari Padangsidimpuan Tegaskan Sudah Sesuai SOP: Tidak Ada Arogansi, Semua Prosedural

Janji Pemerataan Pembangunan Dipertanyakan, Jalan BM Muda Padangsidimpuan Tak MANTAP Hampir Tiga Periode

Kejari Padangsidimpuan Tetapkan 3 Tersangka Terkait Proyek RKB SDN 200301,Kajari Lambok : AL sudah enam kali di Panggil,DPO menyusul

Kapolres Padangsidimpuan Kunjungi Kantor JMSI Tabagsel

AKBP Wira Prayatna : Wujud Nyata Reformasi Polri untuk Pelayanan Masyarakat yang Lebih Baik