Kejati Sumatera Utara Ajukan Banding Putusan Bebas Dugaan Korupsi Lahan PTPN I dengan Ciputra
Kejati Sumatera Utara Ajukan Banding Putusan Bebas Dugaan Korupsi Lahan PTPN I dengan Ciputra
kota
Baca Juga:
Medan|SUMUT24 Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rudiawan Sitorus, S.Fil.I, M.Pem.I mengatakan warga Kota Medan memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas penerangan jalan yang maksimal. Banyaknya persoalan tidak adanya lampu jalan atau penerangan jalan harusnya tidak terjadi di Kota Medan sebab, masyarakat Kota Medan sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) setiap membayar listrik mereka dan saat membeli token listrik.
“Terkait dengan penerangan jalan, saya mengajak warga untuk peduli dengan lingkungannya sebab penerangan jalan harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dimana masyarakat sudah membayar ketentuannya dalam setiap pembayaran tagihan listrik atau pembelian token,” jelas Rudiawan saat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Jalan Belanga, Keluraha Sei Putih, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (26/06/2021).
Dijelaskan Rudiawan, sesuai dengan Pasal 7 dalam perda tersebut, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: a. golongan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen); b. rumah Tangga sebesar 7,5%; c. bisnis sebesar 10%; d. sosial dan Pemerintah sebesar 0%; e. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
“Khurus untuk rumah tangga itu dibebankan 7,5 persen dan ini dipungut dari masyarakat. Untuk itu masyarakat berhak mendapatkan penerangan jalan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPD PKS Kota Medan ini mengajak masyarakat untuk memperhatikan kondisi lingkungannya khusus terkait penerangan jalan ini. “Kita banyak mendapat laporan dibeberapa tempat ada lingkungan yang tidak memiliki penerangan lampu jalan, bahkan tidak memilik tiang lampu jalan,” ucap Rudiawan.
Dengan kondisi ini, pihaknya mengharapkan agar masyarakat bisa segera melaporkannya ke Pemerintah Kota Medan, melalui Lingkungan, Kelurahan dan ke Kecamatan. “Terkait persoalan ini kita akan memberikan bantuan kepada warga agar persoalan ini segera ditindaklanjuti,” ucapnya.(R02)
Kejati Sumatera Utara Ajukan Banding Putusan Bebas Dugaan Korupsi Lahan PTPN I dengan Ciputra
kota
sumut24.co ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., M.AP menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusa
News
Niat Edarkan Sabu, Malah Dapat Kamar Gratis di Satresnarkoba Polresta Deli Serdang
kota
Diskominfo Sumut BukaBukaan Soal Anggaran Seleksi KI Sumut 20262030, Capai Rp409,7 Juta
kota
Rehabilitasi Sawah Tangga Bosi Tuntas, Pemkab Madina Kejar Target Panen Padi 4 Bulan ke Depan
kota
Madina Ditargetkan Jadi Zona Aman Narkoba, BNN Genjot Program Pemberdayaan Ekonomi Desa
kota
BNN RI Sambangi Madina, Bupati Saipullah Tegaskan Tak Bisa Sendiri Lawan Narkoba, Butuh Sinergi Forkopimda
kota
Monitoring Desa Binaan PKK di Padang Lawas, Wabup Achmad Fauzan Tertib Administrasi Wujud Tata Kelola yang BerkualitasMeta Deskripsi
kota
Peternak Puyuh di Padangsidimpuan Menjerit, Program MBG Diharapkan Jadi Nafas Baru Usaha Rakyat
kota
Perang Melawan Narkoba Terus Berlanjut, Polres Padangsidimpuan Ringkus Dua Residivis Pembawa Sabu
kota