Kamis, 23 Juli 2026

Polda Sumut Gagalkan Perdagangan BBM Ilegal Dari Aceh

Administrator - Kamis, 12 Maret 2020 11:45 WIB
Polda Sumut Gagalkan Perdagangan BBM Ilegal Dari Aceh

Polda Sumut Gagalkan Perdagangan BBM Ilegal Dari Aceh

Baca Juga:

MEDAN I Sumut24.co Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) gagalkan upaya memperdagangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal dibawa dari Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh ke Medan pada Sabtu (29/2) lalu.

“Ketika kita hentikan, sopir truk tidak bisa memperlihatkan izin usaha pengangkutan BBM tersebut. Rencananya, BBM ilegal itu akan dibawa ke Kecamatan Medan Marelan,” terang Wadir Reskrimsus Polda Sumut, AKBP Bagus Suropratomo didampingi Kasubbid Penmas, AKBP MP Nainggolan, Kamis (12/3).

Kata Bagus, penangkapan itu dilakukan atas informasi masyarakat. Polisi kemudian melakukan penghadangan terhadap truk Colt Diesel nomor polisi BL 8595 Y saat melewati Gerbang Tol Megawati.

Ketika dimintai menunjukkan dokumen izin niaga dan pengangkutan BBM sebanyak 48 drum setara dengan 9.600 liter tersebut, sopir truk berinisial M (35), warga Desa Blang Seupang, Bireuen, Aceh tidak bisa menunjukkannya sehingga langsung diamankan ke Mapolda Sumut.

Kepada polisi, sopir truk mengaku BBM jenis solar itu berasal dari penambang secara tradisional yang dilakukan masyarakat Desa Alu Puno,  Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

“Pemilik BBM itu inisial Y (28), warga Dusun Tgk Keujruen Desa Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Bireuen, Aceh. BBM tersebut tujuannya ke Medan Marelan,” ungkap Bagus.

Ditanya soal tindakan terhadap pemilik dan calon penadah BBM ilegal tersebut, Bagus menyebut, masih dalam proses pengembangan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian Aceh untuk menyelidiki pemiliknya.

“Masih terus kita dalami dan kembangkan,” pungkasnya.

Polisi menyita barang bukti truk Colt Diesel kuning BL 8595 Y, tiga lembar salinan bon faktur kuning, 48 drum solar dan satu buku uji berkala kendaraan bermotor.

Terhadap sopir dan kernet tersebut tidak dilakukan penahanan karena ancaman hukumnya di bawah lima tahun. Polisi menerapkan Pasal 53 huruf b dan huruf d UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. (W05)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
beritaTerkait
DPW Tani Merdeka Aceh Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Program MBG dan Sejahterakan Petani
Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum
Pemkot Tanjungbalai dan Kanwil Kemenkum Sumut Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Melalui Kerja Sama
Kadis Koperasi dan UKM Sumut: 17.994 Koperasi Jadi Pilar Penguatan Ekonomi Rakyat, UMKM Tembus 1,4 Juta Unit
Bupati Saipullah Tegaskan Perpustakaan Jadi Senjata Utama Tingkatkan IPM Madina
Pemkab Madina Siapkan Gedung Lama RSUD Panyabungan Jadi Sumber PAD, BRI hingga Pusat Rehabilitasi Masuk Rencana
komentar
beritaTerbaru