Bawaslu RI Ingatkan Calon Kepala Daerah Tidak Libatkan ASN di Politik Praktis

Bawaslu RI Ingatkan Calon Kepala Daerah Tidak Libatkan ASN di Politik Praktis

Baca Juga:

• DPW Tani Merdeka Aceh Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Program MBG dan Sejahterakan Petani
• Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum
• Pemkot Tanjungbalai dan Kanwil Kemenkum Sumut Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Melalui Kerja Sama

Medan|SUMUT24 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Abhan meminta agar Calon Kepala Daerah tidak menarik-narik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik praktis. Sebab, ASN kerap menjadi korban dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“ASN harus netral dalam Pilkada Serentak tahun 2020 ini. Untuk itu, kami minta kepada para Peserta Pilkada 2020 jangan tarik-tarik ASN untuk kepentingan politik praktis,” kata Abhan, dalam Sosialisasi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Balai Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Rabu (4/2).

Abhan menjelaskan, ASN selalu dalam posisi yang sangat sulit dalam Pilkada. Hal itu karena ditarik-tarik untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Tak jarang ASN dengan terpaksa melanggar aturan dikarenakan adanya arahan untuk mendukung atau tidak netral dalam Pemilihan.

“ASN dalam Pilkada ini, diam saja salah, apalagi bergerak. Jadi, selalu dalam posisi sulit dan tak jarang jadi korban,” tegasnya.

Menurut Abhan, ASN boleh tidak netral dalam Pilkada hanya sekali saja, yaitu saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimana ASN bisa memberikan suaranya saat hari Pemilihan.

“Tapi sebelum dan sesudah hari pencoblosan itu harus netral. Silakan tentukan pilihan saat Pemilihan nanti. Karena ASN ini beda dengan TNI/Polri. ASN diperintahkan harus netral, namun ASN ini tetap memiliki hak suara. Kalau TNI/Polri tidak ikut memilih,” katanya.

Ia juga menegaskan, bahwa peserta pemilihan juga harus profesional dan berintegritas. Dan juga harus mendukung pemberantasan politik uang dalam Pilkada.

“Masyarakat atau pemilih juga harus memiliki integritas, memilihlah karena panggilan hati. Karena pilihan itu akan menentukan masa depan daerah Anda,” paparnya.

Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sekadar mengingatkan di Sumut ada 23 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.(Red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPW Tani Merdeka Aceh Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Program MBG dan Sejahterakan Petani

Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum

Pemkot Tanjungbalai dan Kanwil Kemenkum Sumut Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Melalui Kerja Sama

Kadis Koperasi dan UKM Sumut: 17.994 Koperasi Jadi Pilar Penguatan Ekonomi Rakyat, UMKM Tembus 1,4 Juta Unit

Bupati Saipullah Tegaskan Perpustakaan Jadi Senjata Utama Tingkatkan IPM Madina

Pemkab Madina Siapkan Gedung Lama RSUD Panyabungan Jadi Sumber PAD, BRI hingga Pusat Rehabilitasi Masuk Rencana