Sinergi Bersama Media, Kanwil DJP Sumut I Beberkan Kinerja Pajak 2026
sumut24.co MedanKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I menggelar kegiatan Media Gathering bertajuk Mendorong Kes
Ekbis
Baca Juga:
- MoU Pemko Padangsidimpuan dan UMTS Resmi Diteken, Wali Kota Dorong Kolaborasi Berdampak
- Sinergi PLN UP3 Padangsidimpuan Dan Polres Mandailing Natal Tingkatkan keamanan Dan kenyamanan Bagi Masyarakat
- Perkuat Kolaborasi Energi Berkeadilan dan Transisi Energi, Direktur Distribusi PLN Berikan Kuliah Umum Milad ke-69 UMSU
Salah satu tersangka, Muhammad Adrian Daulay, diklaim oleh keluarga dan kuasa hukumnya sebagai korban, bukan pelaku. Bagaimana sebenarnya kronologi kasus ini? Simak ulasan lengkapnya.
Ayah Adrian, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa putranya adalah korban dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa Adrian ditangkap oleh oknum Polres Padangsidimpuan tanpa surat perintah penangkapan yang sah.
Penangkapan tersebut terjadi pada Rabu, 19 Februari 2025, sekitar pukul 17.00 WIB. Padahal, menurutnya, negara ini adalah negara hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prosedur hukum.
"Anak saya ditangkap sesuka hati tanpa surat perintah. Bahkan, hingga kini, kami belum menerima surat resmi dari kepolisian. Ini jelas melanggar hak asasi manusia," ujarnya.
Keluarga Adrian juga meminta Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara untuk mengusut tuntas kasus ini. Mereka yakin ada otak intelektual di balik kasus ini yang sengaja mengorbankan Adrian untuk menutupi kesalahan mereka.
*Kuasa Hukum Adrian: Pelanggaran Prosedur Hukum*
Amin M Ghamal Siregar, SH, selaku kuasa hukum Adrian, menyoroti pelanggaran prosedur hukum dalam penangkapan kliennya. Menurutnya, Adrian ditangkap tanpa surat perintah dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara adil.
"Klien kami ditangkap pada 19 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Saat itu, dia hanya diminta memberikan keterangan sebagai saksi. Namun, tanpa alasan jelas, dia langsung dijadikan tersangka," jelas Amin.
Amin juga menegaskan bahwa penangkapan Adrian melanggar Pasal 18 dan 19 KUHAP, yang mewajibkan adanya surat penangkapan dan pemberitahuan kepada keluarga. "Surat penangkapan baru diberikan ke keluarga dua hari setelah penangkapan. Ini jelas melanggar aturan," tambahnya.
*Kronologi Kasus: Adrian Dijadikan Tersangka Tanpa Bukti Kuat*
Menurut keterangan Adrian, dia mengenal seorang senior bernama Nanda yang mengaku sebagai pegawai Bank BNI. Nanda menawarkan Adrian untuk membantu teman-temannya membayar SPP tanpa harus antri di bank. Adrian, yang dikenal suka membantu teman, menerima tawaran tersebut.
"Adrian hanya membantu teman-temannya. Dia tidak tahu bahwa Nanda ternyata melakukan penipuan. Uang yang dikumpulkan Adrian langsung diserahkan ke Nanda, tanpa ada yang disimpan untuk kepentingan pribadi," jelas Alwi Akbar Ginting, SH, salah satu kuasa hukum Adrian.
Namun, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Adrian justru dianggap sebagai pelaku penipuan. Kuasa hukumnya mempertanyakan mengapa Adrian dijadikan tersangka padahal dia hanya korban yang dimanfaatkan oleh Nanda.
Kuasa hukum Adrian, Dipo Alam Siregar, menyoroti kejanggalan dalam kasus ini. Menurutnya, kerugian yang dialami UMTS mencapai Rp1,2 miliar selama setahun. Namun, kecurangan tersebut baru terungkap setelah Adrian ditangkap.
"Kami menduga ada keterlibatan pihak kampus dalam kasus ini. Bagaimana mungkin kecurangan sebesar ini tidak terdeteksi selama setahun? Pasti ada yang terlibat di dalamnya," tegas Dipo.
Amin M Ghamal Siregar juga meminta kepolisian untuk tidak hanya fokus pada Adrian dan Nanda. "Ada uang Rp210 juta yang diserahkan ke Nanda, tapi sisanya Rp1 miliar lebih ke mana? Siapa yang mengambil? Ini harus diusut tuntas," ujarnya.
Keluarga Adrian berharap kasus ini diselesaikan secara adil dan transparan. Mereka meminta kepolisian untuk menangkap otak intelektual di balik kasus ini, bukan hanya menjadikan Adrian sebagai kambing hitam.
"Anak saya adalah korban. Kami meminta keadilan dan perlindungan hukum untuknya. Jangan biarkan dia menjadi korban ketidakadilan," pungkas ayah Adrian.zal
sumut24.co MedanKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I menggelar kegiatan Media Gathering bertajuk Mendorong Kes
Ekbis
Pemerintah Kota Solok Mematangkan Rencana Pendirian Museum Bareh Solok.
News
Ketua TP PKK Kota Solok, Melantik Para Pengurus TP Posyandu, Ketua Forikan, dan Bunda Literasi Kecamatan Serta Kelurahan seKota Solok.
News
Bupati Solok Menerima Bantuan Dari Kementrian Kesehatan RI Sebanyak 15 Jenis Alat Kesehatan senilai Rp13,87 Miliar
News
Dasi Merah Gibran Saat Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Isyarat Politik Apa?
News
Osriel Limbong DLH Medan Lebay, Dua Pohon Ditebang Langsung Heboh, Pohon Rawan Tumbang Malah Terabaikan
News
Pohon Ditebang Massal Demi Proyek BRT, Pemko Medan Jangan Tutup Mata Nasib Kayu dan Keselamatan Warga Dipertanyakan
News
Wali Kota menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar APBD Tahun Anggaran 2027
News
Wali Kota secara resmi membuka Kejuaraan Futsal Antar Pelajar SMP/Sederajat Kota Pematangsiantar Tahun 2026 Di GOR
News
Eks GAM DenmarkTarmizi AGE Arahan Mualem Harus Jadi Reprimand Kepada SKPA, Jangan Sampai Dana TKD Kembali ke Pusat, Rakyat Aceh Rugi
News