Direktur PUSHPA : KPU Madina Diminta Tunda  Pengumuman hasil Pilkada

 

Baca Juga:

• Gelar Pelatihan Vokasi Batch 2, Kemnaker Buka Pendaftaran untuk 24 Kejuruan
• Sekdaprov Sumut Ingatkan ASN Bijak Gunakan AI, Tetap Pegang Nilai BerAKHLAK
• Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Hadir di Berbagai Daerah untuk Perluas Akses Kompetensi

MEDAN I Sumut24co

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara diminta untuk menunda dulu penetapan hasil Pilkada Madina pasca telah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah tersebut.

Pasalnya, kata Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaruan Peradilan, Muslim Muis masih ada permohonan gugatan yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh salah satu pasangan calon kepala daerah pasca pelaksanaan PSU.

“Masih ada permohonan gugatan yang telah didaftarkan ke MK oleh salah satu pasangan calon kepala daerah pasca pelaksanaan PSU. Karena itu KPU Madina agar menunda dulu penetapan calon kepala daerah hasil Pilkada Madina,” ujar Muslim Muis saat dihubungi, Minggu (2/5/2021).

Menurut Muslim, memang gugatan ke MK itu hanya satu kali, namun dari pandangan hukum masih bisa diajukan permohonan gugatan, sebab belum incrah.

Menurut Muslim Muis lagi, MK itu putusannya final dan mengikat terhadap putusannya, memang secara hukum habis dia, tapi kan masih ada keberatan-keberatan.

Jika sudah didaftarkan permohonan gugatan ke MK oleh salah satu pasangan calon, kata Muslim, secara hukum memang putusan MK itu final dan mengikat, namun menurut kita jangan dulu diumumkan hasil Pilkada Madina.

“Kita minta KPU Madina menunda dulu pengumuman hasil pilkada hingga ada keputusan dari MK menerima atau menolak permohonan gugatan itu” ujarnya.

Disampaikan Muslim Muis, diajukannya permohonan gugatan ke MK oleh pasangan calon tentu ada alasan mereka,

“Sepanjang masih ada gugatan, kita minta KPU tidak melakukan penetapan hasil pilkada, karena masih ada upaya hukum yang dilakukan penggugat,” tegas Muslim.

Walaupun itu final dan mengikat, kata Muslim, MK juga harus punya rasa keadilan bagi pasangan calon yang lain.

Ditambahkan Muslim, mengapa MK harus memeriksa perkara tersebut, sebab MK sebagai pengawal konstitusi dan harus menjaga agar demokrasi tetap adil.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gelar Pelatihan Vokasi Batch 2, Kemnaker Buka Pendaftaran untuk 24 Kejuruan

Sekdaprov Sumut Ingatkan ASN Bijak Gunakan AI, Tetap Pegang Nilai BerAKHLAK

Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Hadir di Berbagai Daerah untuk Perluas Akses Kompetensi

Kahiyang Ayu Tegaskan Posyandu Jadi Garda Terdepan Layanan Kesehatan Masyarakat Sumut

Kemnaker Himpun 93 Hewan Kurban, Menaker: Iduladha Momentum Perkuat Kepedulian dan Kinerja

Maxim Jalin Kerja Sama Strategis dengan BNN Provinsi Sumatera Utara, Dukung Kampanye Anti Narkoba