Aksi di Medan, Mahasiswa: Jangan Hanya Eks Kadis PMD, Bupati Samosir Juga Harus Diusut

Medan, – Aliansi mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi di Medan, Kamis (23/7/2026). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Samosir mengusut tuntas dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Dinas PMD Samosir, Fitri Agus Karo-karo.

Baca Juga:

• Turdes Naik Motor, Kapolres dan Bupati Tapsel Bongkar Potensi Besar Kopi Daerah
• Wakil Bupati Asahan Pimpin Apel Gabungan Bulan September, Perkuat Kerjasama Tim dan Pelayanan Terbaik Masyarakat
• Bupati Asahan Lepas Kontingen Sepak Bola Piala Soeratin U-13 dan U-15: Jaga Sportivitas, Ukir Prestasi Membanggakan Daerah

Orator aksi, Fahrurr Rozi, menyebut ada sejumlah laporan masyarakat Samosir terkait praktik dugaan korupsi. Laporan itu mengerucut pada penyelewengan bantuan sosial, bantuan korban banjir, dan bantuan untuk 3 desa di Kecamatan Sianjur Mula-mula.

"Ini sudah sangat bahaya. Jika proses persidangan hari ini tidak sesuai harapan, kita tahu hukum negara berpihak kepada orang-orang yang bengis dan kejam," tegas Fahrurr Rozi.

Massa juga menyoroti sikap Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom yang dinilai cuek terhadap kasus ini. "Ketika ditanya soal kasus ini, bupati bilang tidak tahu. Seolah-olah pejabat di Samosir bekerja tanpa sepengetahuan bupati. Padahal kinerjanya harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dalam orasinya, Fahrurr Rozi membacakan sejumlah surat pengaduan masyarakat. Salah satunya surat ke Kemensos RI Nomor BM.492/10.24 tanggal 20 November 2024 terkait dugaan penyelewengan bantuan.

Penggiat anti korupsi Samosir Pangihutan Sinaga membeberkan kronologi kasus. Pada 2023, Kemensos menyalurkan bantuan Program Ekonomi Nasional berupa barang untuk 3 desa di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir.

Dana tersebut seharusnya ditransfer ke rekening penerima. Namun menurut Pangihutan, pejabat di Pemkab Samosir mengubahnya menjadi bantuan barang melalui BUMDes.

Setelah dilakukan audit oleh Kejaksaan Negeri Samosir, ditemukan kerugian negara sebesar Rp511 juta. Barang yang diterima warga nilainya jauh di bawah harga pasar.

"Petunjuk diberikan 9 Oktober 2024. Warga juga sudah mengadu ke Presiden 4 November 2024. Isinya meminta evaluasi dan perbaikan penyaluran bansos. Tapi eks Kadis Sosial justru membantah dan diduga melakukan intimidasi ke warga," kata Pangihutan.

Selain itu, aliansi juga menyorot dugaan kasus pupuk palsu di Samosir yang hingga kini belum tuntas.

Warga Desa Sihotang, Albertus SM Sitanggang, mengaku kecewa. Bantuan yang diterima tidak sesuai brosur dari pemerintah.

"Kami dari masyarakat Sihotang minta persidangan ini tuntas. Kami dirugikan. Kami minta penegak hukum mengusut sampai selesai," kata Albertus.

Dalam aksinya, massa menegaskan tidak akan kompromi dengan koruptor. "Tidak ada kompromi bagi pelanggar hukum, tidak ada kompromi untuk koruptor. Negara ini milik rakyat," seru massa.

Massa menyatakan mendukung penuh Kejaksaan Negeri Samosir untuk mengusut tuntas perkara ini. Mereka juga mendesak agar pemeriksaan tidak hanya menyasar eks Kadis PMD, tetapi juga Bupati Samosir dan pihak terkait lainnya.

Hingga berita ini ditulis, sidang dengan terdakwa Fitra Karo-karo masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Turdes Naik Motor, Kapolres dan Bupati Tapsel Bongkar Potensi Besar Kopi Daerah

Wakil Bupati Asahan Pimpin Apel Gabungan Bulan September, Perkuat Kerjasama Tim dan Pelayanan Terbaik Masyarakat

Bupati Asahan Lepas Kontingen Sepak Bola Piala Soeratin U-13 dan U-15: Jaga Sportivitas, Ukir Prestasi Membanggakan Daerah

Bupati dan Wabup Hadiri Pelantikan Kadin Madina, Saipullah Dorong Investor Masuk dan UMKM Naik Kelas

Wakil Bupati Asahan Pimpin Rapat Sinkronisasi P4GN, Perkuat Sinergi Lintas Sektor Persempit Ruang Gerak Narkoba

Dukung Ekspor Perdana ke Thailand, Bupati Asahan Sambut Langkah PPMHKP Angkat Potensi Belacan Lokal