Aksi di Medan, Mahasiswa: Jangan Hanya Eks Kadis PMD, Bupati Samosir Juga Harus Diusut

Medan, – Aliansi mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi di Medan, Kamis (23/7/2026). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Samosir mengusut tuntas dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Dinas PMD Samosir, Fitri Agus Karo-karo.

Baca Juga:

• Bupati Saipullah Tegaskan Perpustakaan Jadi Senjata Utama Tingkatkan IPM Madina
• Bupati Asahan Hadiri Momen Haru Penyambutan Kepulangan Satgas Pamtas Yonif 126/KC Usai Tuntaskan Tugas Negara
• Wakil Bupati Asahan Resmi Buka Gala Siswa Indonesia 2026, Wadah Lahirkan Bibit Pesepak Bola Berkarakter dan Berprestasi

Orator aksi, Fahrurr Rozi, menyebut ada sejumlah laporan masyarakat Samosir terkait praktik dugaan korupsi. Laporan itu mengerucut pada penyelewengan bantuan sosial, bantuan korban banjir, dan bantuan untuk 3 desa di Kecamatan Sianjur Mula-mula.

"Ini sudah sangat bahaya. Jika proses persidangan hari ini tidak sesuai harapan, kita tahu hukum negara berpihak kepada orang-orang yang bengis dan kejam," tegas Fahrurr Rozi.

Massa juga menyoroti sikap Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom yang dinilai cuek terhadap kasus ini. "Ketika ditanya soal kasus ini, bupati bilang tidak tahu. Seolah-olah pejabat di Samosir bekerja tanpa sepengetahuan bupati. Padahal kinerjanya harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dalam orasinya, Fahrurr Rozi membacakan sejumlah surat pengaduan masyarakat. Salah satunya surat ke Kemensos RI Nomor BM.492/10.24 tanggal 20 November 2024 terkait dugaan penyelewengan bantuan.

Penggiat anti korupsi Samosir Pangihutan Sinaga membeberkan kronologi kasus. Pada 2023, Kemensos menyalurkan bantuan Program Ekonomi Nasional berupa barang untuk 3 desa di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir.

Dana tersebut seharusnya ditransfer ke rekening penerima. Namun menurut Pangihutan, pejabat di Pemkab Samosir mengubahnya menjadi bantuan barang melalui BUMDes.

Setelah dilakukan audit oleh Kejaksaan Negeri Samosir, ditemukan kerugian negara sebesar Rp511 juta. Barang yang diterima warga nilainya jauh di bawah harga pasar.

"Petunjuk diberikan 9 Oktober 2024. Warga juga sudah mengadu ke Presiden 4 November 2024. Isinya meminta evaluasi dan perbaikan penyaluran bansos. Tapi eks Kadis Sosial justru membantah dan diduga melakukan intimidasi ke warga," kata Pangihutan.

Selain itu, aliansi juga menyorot dugaan kasus pupuk palsu di Samosir yang hingga kini belum tuntas.

Warga Desa Sihotang, Albertus SM Sitanggang, mengaku kecewa. Bantuan yang diterima tidak sesuai brosur dari pemerintah.

"Kami dari masyarakat Sihotang minta persidangan ini tuntas. Kami dirugikan. Kami minta penegak hukum mengusut sampai selesai," kata Albertus.

Dalam aksinya, massa menegaskan tidak akan kompromi dengan koruptor. "Tidak ada kompromi bagi pelanggar hukum, tidak ada kompromi untuk koruptor. Negara ini milik rakyat," seru massa.

Massa menyatakan mendukung penuh Kejaksaan Negeri Samosir untuk mengusut tuntas perkara ini. Mereka juga mendesak agar pemeriksaan tidak hanya menyasar eks Kadis PMD, tetapi juga Bupati Samosir dan pihak terkait lainnya.

Hingga berita ini ditulis, sidang dengan terdakwa Fitra Karo-karo masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Saipullah Tegaskan Perpustakaan Jadi Senjata Utama Tingkatkan IPM Madina

Bupati Asahan Hadiri Momen Haru Penyambutan Kepulangan Satgas Pamtas Yonif 126/KC Usai Tuntaskan Tugas Negara

Wakil Bupati Asahan Resmi Buka Gala Siswa Indonesia 2026, Wadah Lahirkan Bibit Pesepak Bola Berkarakter dan Berprestasi

Berkunjung ke Kecamatan Hatonduhan, Bupati Simalungun Siapkan Program Prioritas

Bupati Taufik Zainal Abidin Hadiri Wisuda Angkatan XXXVI Universitas Asahan, Lahirkan 613 Sarjana Unggul Penopang Pembangunan Daerah

Bupati Asahan Buka Rakornis TP PKK, Perkuat Sinergi Wujudkan Keluarga Tangguh dan Kabupaten Anti Korupsi