Banyak Data Peserta BPJS Bermasalah

MEDAN|SUMUT24 Data peserta Badan Jaminan Penyelenggara Sosial (BPJS) dianggap masih banyak menuai masalah. Sorotan juga diarahkan kepada sulitnya proses komunikasi dengan pihak BPJS.

Baca Juga:

• Bunda Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Launching Program 1 Rumah 1 Komposter di Alahan Panjang
• Wabup Solok H. Candra Buka Peluang Investasi Hijau Bersama Delegasi Korea. Dorong Teknologi Lingkungan untuk Masa Depan Kabupaten Solok
• Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Pimpin Sertijab Kasat Samapta, AKP Yusup Resmi Gantikan AKP Irwan

Demikian disampaikan sejumlah anggota Komisi B DPRD Medan dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD), Senin (13/6). Bahrumsyah misalnya. Anggota Komisi B dari Fraksi PAN ini menyebut, masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat kartu BPJS tetapi nyatanya berbeda.

“Ada masyarakat yang peralihan dari Jamkesmas, Medan Sehat dan sebagainya yang seharusnya dapat BPJS ini malah tidak. Setelah ditelusuri, kartunya ada di puskesmas dan Kepling. Ini ‘kan bukti kalau data BPJS bermasalah. Belum lagi ada data pemegang kartu BPJS yang berbeda alamatnya dengan yang tertera,” ungkapnya.

Masalah tersebut, kata Bahrumsyah, tidak terlepas dari minimnya sosialisasi yang dilakukan BPJS kepada masyarakat. Dirinya juga menyoroti soal barometer dalam menentukan rumah sakit bagi pasien peserta BPJS.

“Karena saya rasa ada rumah sakit dan perawatnya yang tidak masuk kualifikasi untuk itu. Jadi ini harus diperbaiki,” bilangnya pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi B Surianto.

Rajudin Sagala, anggota Komisi B lainnya meminta agar BPJS mensosialisasikan ke rumah sakit agar memperhatikan pasien untuk Kelas 3.

Sementara itu Wong Cun Sen berpendapat seharusnya BPJS lebih mudah dalam mengelola pendataan dengan memberdayakan sistem online.

“Jadi data peserta BPJS harus link ke semua rumah sakit yang menjadi providernya. Jadi manakala ada peserta yang lupa bawa kartu, bisa lebih cepat ditangani oleh medis,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sedangkan Hendrik Sitompul mengeluh soal sulitnya komunikasi antara legislator dengan BPJS.

“Padahal saya rasa ini penting. Karena banyak masyarakat yang mengeluh ke kita dan ini bisa jadi masukan bagi BPJS untuk memperbaiki pelayanannya,” kata anggota Fraksi Demokrat ini.

Menanggapi ini Kepala BPJS Medan Sudarto mengakui kalau program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belumlah sempurna. Data peserta sekarang juga belum up to date. Ini tidak terlepas dari banyaknya masyarakat yang belum punya Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Tapi ini kita benahi dengan kerja sama Disdukcapil,” bilangnya.

Karena data tersebut bermasalah, lanjut Sudarto, pendistrubusian kartu menjadi terganggu. “Ya itu tadi, tidak ada alamat yang sinkron,” sebutnya.

Selain itu Sudarto memaparkan bagi peserta BPJS yang datang ke rumah sakit tapi lupa bawa kartu, maka klaim itu masih berlaku 3×24 jam. “Tetapi lebih dari waktu itu, barulah rumah sakit bisa mengarahkan pasien itu ke umum,” pungkasnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bunda Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Launching Program 1 Rumah 1 Komposter di Alahan Panjang

Wabup Solok H. Candra Buka Peluang Investasi Hijau Bersama Delegasi Korea. Dorong Teknologi Lingkungan untuk Masa Depan Kabupaten Solok

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Pimpin Sertijab Kasat Samapta, AKP Yusup Resmi Gantikan AKP Irwan

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky Cek Dapur SPPG, Pastikan Makanan Aman dan Higienis

El Adrian Shah Buka Peluang Reshuffle Pengurus DPD Hanura Sumut

Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Pedagang Tak Dilarang Berjualan di Alun-alun