Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Bangun Kota Tangguh*
Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi PusatDaerah Bangun Kota Tangguh
Hukum
Medan|SUMUT24 Meski Pemerintah Kota Medan saat ini gencar menegakkan peraturan daerah, tapi tampaknya tak membuat para pemilik bangunan jera. Hal tersebut terlihat masih banyaknya ruko, perumahan maupun kos-kosan yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk itu, Pemko Medan terus menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
Baca Juga:
Seperti halnya bangunan 3 lantai yang berada di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, Senin (25/3). Ruko yang masih dalam tahap pembangunan ini nantinya akan diperuntukkan sebagai kos-kosan. Sebelumnya tim terpadu sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk dapat melengkapi izin, namun pemilik bangunan tidak juga menghiraukan surat pemberitahuan tersebut.
Tepat pukul 10.00 tim berkumpul di Kantor Camat Medan Baru lalu langsung bergerak ke lokasi penertiban. Seperti yang dilihat oleh tim, tidak ada plank IMB terpasang didepan bangunan tersebut, pembangunan juga ditutupi pagar seng.
Penertiban yang dipimpin langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan M Sofyan, terdiri dari 2 orang Bintara Pembina Desa (Babinsa), 4 orang dari Dinas Tata Kota Medan, Satpol PP 6 orang. Namun sesampainya tim gabungan, mandor bahkan pemilik bangunan tersebut tidak ditempat.
Setelah menanti kurang lebih 1 jam, Kasatpol PP Kota Medan, memberi komando untuk merobohkan bangunan 3 lantai tersebut. Pasalnya, selama kurang lebih 1 jam, tim terpadu menantikan mandor namun tak kunjung datang.
“Sudah terlalu lama kita menanti disini, sudah langsung robohkan saja”, kata Kasatpol PP Kota Medan.
Selanjutnya Kasatpol PP Kota Medan menyebutkan, menurut peraturan pemilik bangunan harus mengantongi dulu SIMB baru melaksanakan pembangunan, namun kenyataan nya seperti yang saat ini terjadi, pemilik malah membangun dulu baru mengurus izin.
“Beberapa bangunan yang ada di Kota Medan seharusnya memiliki IMB dulu baru membangun bangunan tersebut tetapi kenyataannya yang terjadi saat ini adalah mereka malah membangun bangunan itu baru mengurus IMB nya,” kata Kasatpol PP Kota Medan.
Lebih lanjut Sofyan menjelaskan, hal ini dilakukan juga untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, karena penertiban bangunan ini merupakan salah satu dari retribusi pengurusan SIMB, jika banyak pendirian bangunan tanpa izin dikhawatirkan target pendapat dari sektor itu tidak tercapai.
“Dengan menertibkan bangunan tanpa IMB ini dapat menambah PAD Kota Medan karena retribusi pengurusan IMB ini salah satu bagian dari PAD Kota Medan,” jelas Sofyan.(R02)
Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi PusatDaerah Bangun Kota Tangguh
Hukum
Kado Istimewa di Hari Bhayangkara ke80,Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Terima Langsung Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo
News
Begini Kronologis OTT KPK Libatkan Pejabat dan Mantan Pejabat
News
Cegah Banjir Sejak Dini, Dandim 0212/Tapsel Bersama Sekda Padangsidimpuan Tanam Pohon Serentak
kota
HUT Bhayangkara ke80, Wabup Atika Hadiri Doa Lintas Agama di Polres Madina, Kapolres Tegaskan Komitmen Polri Humanis
kota
13 Personel Polres Padangsidimpuan Terima Penghargaan Hari Bhayangkara ke80, Aksi Heroik Tambal Jalan Berlubang Jadi Sorotan
kota
Pejabat dan Mantan Pejabat Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Jubir Budi Prasetyo Masih Bungkam
News
Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat
kota
Pejabat Tinggi Langkat Dikabarkan Terkena OTT KPK, Sekda Amril Belum Beri Tanggapan
kota
sumut24.co ASAHAN, Kondisi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di fasilitas kesehatan Kabupaten Asahan memicu kekhawatiran
News