Shohibul: Kok Hanya Islam, Soal Sertifikasi Ustadz

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Warga Medan Johor Tewas Tergantung di Jembatan Sungai Babura
• FPS Poltekpar : Kelurahan Pardede Onan Memiliki Potensi Wisata Budaya
• Bupati Asahan Buka Pelatihan TP PKK Kecamatan 2026 : Wujudkan Kader yang Profesional dan Inovatif

Sertifikasi atau standarisasi terhadap ulama atau para ustadz adalah sesuatu hal yang membuat kita bertanya-tanya. Apa sebenarnya mau pemerintah terhadap para ustadz dan ulama, sampai-sampai mau disertifikasi.

“Seharusnya pemerintah berlaku adil kepada masyarakat Indonesia. Yang anehnya kok hanya untuk umat Islam diterapkan nantinya,” tegas Pengamat Sosial Politik Shohibul Anshor Siregar kepada SUMUT24, Senin (13/2).

Menurutnya, sebenarnya habis energi negara ke situ. Mengapa ya? Rupanya begitu kuat kesimpulan mereka tentang komunitas Islam sebagai ancaman dan secara anatomis para ustazd dianggap begitu strategis perannya.

“Mengapa hanya Islam? Ya, karena pemerintahan yang sejarah tak mengenal Islam atau bahkan menganggap Islam berbahaya. Pemerintah kita mungkin lupa andil besar umat Islam di Indonesia. Saya tak akan heran jika semua pemuka agama di Indonesia ini didata dengan perlakuan yang sama,” tegas Sohibul Anshor.

Masih lanjut Sohibul, “Tindakan ini akan melahirkan akumulasi ketakpuasan. Tampaknya pemerintah merasa tak keberatan bila dianggap ‘musuh’ oleh umat Islam,” tegas Sohibul.

“Janganlah terlalu tendensius kepada umat Islam, karena bagaimanapun juga umat Islam sangat menentukan dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari berbagai rongrongan para penjajah,” imbuhnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Warga Medan Johor Tewas Tergantung di Jembatan Sungai Babura

FPS Poltekpar : Kelurahan Pardede Onan Memiliki Potensi Wisata Budaya

Bupati Asahan Buka Pelatihan TP PKK Kecamatan 2026 : Wujudkan Kader yang Profesional dan Inovatif

Laksamana Putra Mulai Bergerak, Incar Kursi Sekda Medan

Danrem 023/KS Tegas Kawal SPPG Losung Batu, Makanan Bergizi untuk Siswa Jadi Prioritas

Izin Gebyar Pajak Bapenda Sumut Dipertanyakan, Jangan Bohongi Masyarakat Pembayar Pajak