Promosi Jabatan Rawan Suap, KPK Warning Kepala Daerah

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Warga Medan Johor Tewas Tergantung di Jembatan Sungai Babura
• FPS Poltekpar : Kelurahan Pardede Onan Memiliki Potensi Wisata Budaya
• Bupati Asahan Buka Pelatihan TP PKK Kecamatan 2026 : Wujudkan Kader yang Profesional dan Inovatif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) intai suap promosi jabatan Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan yang berdampak buruk terhadap citra dan kinerja pemerintahan.

KPK akan melakukan koordinasi dengan Tim Sapu Bersih Pungli untuk menanggulangi fenomena jual-beli jabatan.

“Karena kami yakin ini tidak hanya di Klaten, tapi juga di daerah yang lain,” kata wakil ketua KPK.

Soal suap jabatan seperti yang diduga dilakukan oleh Bupati Klaten, Sri Hartini, dikatakan bukan kondisi laten, tapi kondisi yang terjadi di seluruh Indonesia. Dikarenakan, jabatan adalah salah satu diantara pemasukan tidak sah untuk oknum pejabat tertentu, karena uangnya tidak masuk dalam APBD. Dan kerahasian ini terkunci rapat dan dijaga betul.

Hal itu dikatakan oleh Drs Shohibul Anshor Siregar Msi salah seorang Pengamat Politik dan Sosiolog kepada SUMUT24, Selasa (3/1).

Soal suap untuk mendapatkan promosi jabatan ini, lanjutnya,bisa saja dilakukan oleh beberapa orang untuk mendapatkan suatu jabatan, dan semuanya dikutip. Meski akhirnya, hanya satu yang menang. Yang lain dipastikan tak akan bicara.

Sementara Pengamat Pendidikan dari Unimed Prof. Syaiful Sagala pada Sumut24, Selasa (3/1) menyatakan, sesuai permintaan KPK seharusnya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperhatikan secara serius pengangkatan posisi-posisi tertentu seperti diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Di sisi lain Direktur Eksekutif LSM LARaS Firdaus Tanjung mengungkapkan, memang suap jabatan dilakukan oknum pejabat sudah membaur kepada ‘trand’. Namun mereka tidak melihat, bahwa sistem pemerintahan yang notabenennya pisitif, berubah menjadi negatif dan bumerang tersendiri di instansi pemerintahan.

Pun begitu, instansi penegak hukum juga harus peka terhadap situasi suap jabatan di pemerintahan yang disinyalir telah merubah ‘imej’ positif menjadi negatif. Bahkan buruknya terhadap kinerja pemerintahan, pungkas Firdaus. (W02/Ro5/wo1)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Warga Medan Johor Tewas Tergantung di Jembatan Sungai Babura

FPS Poltekpar : Kelurahan Pardede Onan Memiliki Potensi Wisata Budaya

Bupati Asahan Buka Pelatihan TP PKK Kecamatan 2026 : Wujudkan Kader yang Profesional dan Inovatif

Laksamana Putra Mulai Bergerak, Incar Kursi Sekda Medan

Danrem 023/KS Tegas Kawal SPPG Losung Batu, Makanan Bergizi untuk Siswa Jadi Prioritas

Izin Gebyar Pajak Bapenda Sumut Dipertanyakan, Jangan Bohongi Masyarakat Pembayar Pajak