Tuntaskan Masalah Hukumnya

MEDAN | SUMUT 24

Baca Juga:

• GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat
• Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah
• Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Walikota Medan, Drs HT Dulmi Eldin.S. M.Si harus cermat dan bijak dalam menyikapi rekam jejak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam menciptakan pemerintahan kota yang bersih.

“Beri kesempatan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan (Kadistanla) Kota Medan Ir Akhyar untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Berhentikan sementara dari jabatannya, menunggu keputusan hukumnya berkekuatan hukum tetap (inkrah),” tegas Anggota DPRD Medan Andy Lumbangaol SH.

Menurutnya, Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan (Kadistanla) Kota Medan Ir Akhyar yang divonis 4 tahun, karena terbukti bersalah lalai melakukan pengawasan dalam proyek pengadaan alat tangkap ikan dan menyebabkan kerugian negara Rp491 juta dari total anggaran Rp1,2 miliar lebih pada tahun 2014.

“Ini menunjukkan kinerja Kadistanla tidak profesional dan belum mampu mengemban tugasnya. Penempatan SKPD merupakan hal penting dalam percepatan mewujudkan Medan menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah

Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov