SMAN 13 Medan Diduga Rawan Korupsi, Siswa Desak Kepsek Dipecat

MEDAN | SUMUT 24

Baca Juga:

• GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat
• Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah
• Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Siswa SMAN 13 Medan seketika berhamburan keluar kelas sembari ngamuk dan meminta agar Kepala Sekolah, Nurhalimah Purba S.Ag di pecat. Ratusan siswa yang mayoritas duduk di kelas II dan III itu keluar dari kelasnya sambil berteriak “pecat kepala sekolah, di sini banyak korupsinya”. Tidak hanya sampai disitu mereka mencoba mendobrak pintu pagar yang tergembok untuk bisa keluar dari sekolah. Namun aksi mereka langsung dilerai oleh satpam dan guru sehingga tidak terjadi keributan, Rabu (14/9).

Menurut salah satu siswa, aksi mereka ini ditenggarai karena adanya rencana sekolah yang akan menaikkan SPP sebesar Rp150.000.

“Kami jelas menolak kenaikan SPP sebesar Rp 150.000 dari sebelumnya hanya Rp 100.000. Kenaikan ini tentu memberatkan orangtua kami. Untuk itu kami meminta agar kepala sekolah di pecat,” teriak para siswa.

Tak hanya itu, keberatan kenaikan SPP ini juga dikatakan salah satu orangtua siswa yang kebetulan datang ke sekolah SMAN 13 Medan. Menurutnya, percuma saja sekolah masuk negeri kalau disuruh bayar SPP Rp150.000.

“Tentu semua orang tua menolak kenaikan ini. Saya kerjanya cuma tukang botot, berapa kali la penghasilannya. Anak saya yang sekolah ada empat. Dari dulu saya sudah minta toleransi sekolah untuk meringankan biaya sekolah anak saya, karena saya merasa sudah tidak sanggup untuk membayar uang sebesar itu. Tapi sampai sekarang belum ada balasan dari pihak sekolah,” kata salah seorang wali murid yang tak mau disebutkan nama aslinya.

Dia mengaku bahwa anaknya saat ini duduk di bangku kelas II di SMAN 13 Medan. Menurutnya, aksi siswa ini murni tanpa ada provokasi orang tua.

“Yang dilakukan siswa ini saya rasa benar. Karena mereka juga merasakan penderitaan orang tua siswa jika harus membayar uang sebesar itu,” tambah Siregar. Wali murid juga mengeluhkan biaya parkir liar kendaraan siswa sebesar Rp2.000. Menurutnya, kawasan parkir itu masih dikawasan sekolah dan itu seharusnya gratis.

“Ada ratusan kereta siswa parkir di sini dan mereka harus membayar uang parkir Rp 2.000, terus uangnya itu di kemanakan. Saya harap pemerintah harus melihat hal ini,” tanya.

Sementara itu, di tempat yang sama saat keributan terjadi ada salah satu pria yang diduga guru di SMAN 13 mengatakan, aksi keributan ini terjadi karena adanya provokasi guru-guru di sini.

Menurutnya, kenaikan ini juga diketahui Wali Kota dan ini juga intruksi Wali Kota. Namun karena guru-guru di sini merasa tidak dapat tunjangan dari kenaikan tersebut, lantas guru itu pun memprovokasi murid-muridnya.

“Ada provokasi dari guru juga, mungkin karena mereka tak dapat tunjangan,” kata pria yang mengenakan kaca mata dan kemeja putih yang diduga guru di sana.

Meski keributan siswa telah kembali normal, pihak kepala sekolah tidak mau di konfirmasi terkait hal ini. Satpam terus menutup pintu pagar dan melarang wartawan masuk ke sekolah. (W07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah

Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov