Ikuti Rakernas PDI-P Direktur Pemasaran Bank Sumut Langgar Etika

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Kapolres Deli Serdang Diminta Tahan Terduga Pelaku Pelecehan Seksual
• LPS Apresiasi Kepatuhan Bank Sumut dalam Program Penjaminan Simpanan, Memperkuat Resiliensi Likuiditas
• Hadiri Musda XVI KNPI Tanjungbalai, Fadly Abdina Dorong Konsolidasi Pemuda Bangun Sinergi Sehat dengan Pemerintah

Muhri Fauzi Hafiz selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta pejabat yang ikut dalam kepengurusan partai agar dievaluasi. Pasalnya tidak layak seorang pejabat terlebih sebagai direktur pemasaran Bank Sumut terlibat dalam aktivitas kepartaian apalagi merupakan kader partai.

“Pada prinsipnya untuk menghadiri undangan siapapun boleh hadir, namun, jika kehadiran ester sebagai kader partai tentu hal ini perlu dievaluasi kembali, setahu saya, jabatan direksi bank sumut harus bebas dari status kader/partisan salah satu partai politik. Ester tidak boleh menambah permasalahan bank sumut,” ujar Fauzi, Kamis (14/1).

Menurut Fauzi, OJK perlu bertindak menanggapi hal ini, begitu juga Pemprovsu selaku pemegang saham pengendali (PSP).

“Jika terbukti ester merupakan kader partai, dia patut diberhentikan dari jabatan direksi pemasaran PT Bank Sumut,” katanya.

Seperti diketahui Direktur Pemasaran Bank Sumut, Ester Junita Ginting tertangkap melalui foto yang tersebar melalui dunia maya mengikuti rapat kerja nasional (Rakernas) Partai PDI Perjuangan pada 10-12 Desember di Jalan EXPO, Kemayoran.

Jika Ester diketahui terbukti sebagai pengurus partai, maka hal itu sudah jelas-jelas melanggar etika. Hal tersebut diungkapkan Pengamat Anggaran dan Kebijakan Sumut, Elfenda Ananda.

“Kalau masalah etika sebagai Badan Usaha Milik Daerah harus independen, tranparan efektif dan akuntable. Kalau dia orang partai harus bisa dibuktikan secara administrasi keluar dari partai. Karena harus dipisahkan kepentingan publik dan kepentingan politik,”katanya.

Kegiatan Ester ini bertolak belakang dengan kinerja Bank Sumut yang saat ini mendapat sorotan dari banyak kalangan masyarakat.

Selain itu status Bank Sumut diketahui satu diantara bank daerah di Sumut yang saat sedang disorot juga terkait tunggakan pajak senilai Rp 1,7 triliun. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan publik.

“Bank itu harus transparan. Jika tunggakan pajak tinggi dikhawatirkan akan jadi penilaian buruk bagi publik. Apalagi ini sekarang sudah era MEA. Jadi khawatir akan mempengaruhi kepercayaan publik pada bank daerah,” sebut Elfenda.

Sementara Ester saat dihubungi belum memberi tanggapan terkait keindependenannya dan keikutsertaannya dalam Rakernas PDI-Perjuangan.

Begitu juga terkait isu tunggakan pajak senilai Rp 1,7 triliun, Ester belum memberi tanggapan. (net)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kapolres Deli Serdang Diminta Tahan Terduga Pelaku Pelecehan Seksual

LPS Apresiasi Kepatuhan Bank Sumut dalam Program Penjaminan Simpanan, Memperkuat Resiliensi Likuiditas

Hadiri Musda XVI KNPI Tanjungbalai, Fadly Abdina Dorong Konsolidasi Pemuda Bangun Sinergi Sehat dengan Pemerintah

Dukung Sumut Bebas Rabies 2030, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Berkolaborasi

YBM PLN UID Sumut Kukuhkan GENCAR Batch III, GM PLN: Kepedulian Harus Tumbuh Menjadi Gerakan Berkelanjutan

Mendiktisaintek Dorong USU Jadi Pusat Unggulan Iptek di Sumatera