Tax Amnesty Belum Cukup Dijadikan Untuk Pembangunan

MEDAN | SUMUT24 Kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) yang akan dibahas dengan DPR belum cukup untuk menjadikan uang yang masuk ke Indonesia tersebut untuk pembangunan. Karena selain tax amnesty negara masih membutuhkan instrument lain, agar nantinya uang yang masuk tersebut benar-benar bisa digunakan untuk membiayai pembangunan.

Baca Juga:

• Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Punya Kekayaan hingga Rp31,39 Miliar
• Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR PMI, Perluas Akses Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
• Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Silaturahmi DPD FKN Sumut dan SAS Center, Dukung Dua Agenda Akbar di Medan

Menurut ekonom Sumut Gunawam Benjamin, jika ada seorang pengusaha (WNI) yang mendapatkan tax amnesty, berarti dia nantinya akan membawa uang yang disimpan di luar untuk dimasukan ke Indonesia. “Nah duit tersebut pastinya dalam mata uang asing. Umumnya dalam mata uang US Dolar, jika uang US Dolar tersebut disimpan dalam bentuk rekening tabungan US Dolar di Bank, maka uang milik WNI itu tidak begitu bermanfaat,”katanya Kamis (7/4).

Yang diharapkan adalah, uang yang dimiliki WNI itu di jual (ditukar) ke mata uang rupiah. Nah disaat itulah uang US Dolar tersebut bisa digunakan untuk membiayai impor, membayar hutang dan lain sebagainya. Namun, instrumennya juga harus jelas bagi warga yang berniat menginvestasikan uang Rupiahnya.

“Jadi salah satu caranya begini, WNI yang dapat pengampunan tersebut bisa membeli instrument keuangan yang pas dan memberikan keuntungan. Misalkan pemerintah mengeluarkan obligasi yang diperuntukan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur. Nah uang Rupiah yang dimiliki WNI tersebut bisa dibelikan ke obligasi dan mendapatkan keuntungan,”ujarnya.

Sehingga baik pemerintah dan warga sama-sama diuntungkan dengan kebijakan ini. Semakin baik instrument keuangan yang ditawarkan, saya pikir hal ini akan semakin baik untuk menyerap keinginan banyak WNI yang duitnya tertanam diluar untuk dibawa pulang.

“Jadi memang harus komperhensif. Tidak hanya pengampunan saja, namun lebih dari itu kita persiapkan instrument yang jelas dan komplit. Karena jika semua duit WNI yang ada diluar ditarik masuk, saya tidak yakin uang tersebut 100% mampu dikelola untuk pembangunan. Oleh karena itu pemerintah bukan hanya mempersiapkan Undang-undangnya saja,”katanya.

Namun menyediakan instrument investasi yang diperuntukan untuk membiayai pembangunan menjadi penting. Jika semua terealisasi kita akan mendapatkan manfaat besar dari arus uang masuk tersebut. “Pemerintah tidak akan kesulitan untuk mencari sumber pembiayaan, pembangunan berjalan optimal, nilai tukar Rupiah menguat, dan yang tak kalah penting berkurangnya jumlah angka pengangguran,”pungkasnya.(nis)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Punya Kekayaan hingga Rp31,39 Miliar

Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR PMI, Perluas Akses Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Silaturahmi DPD FKN Sumut dan SAS Center, Dukung Dua Agenda Akbar di Medan

Buka Muswil III SAPMA PP Sumut, Ijeck Tegaskan Kader Harus Jauhi Narkoba, Firmansyah Kembali Terpilih

Sutrisno Pangaribuan Nilai Bobby Nasution Melecehkan DPRD Sumut karena Tinggalkan Rapat Paripurna

Polsek Medan Area Tangkap Sekuriti Rampas HP Wanita Lansia saat Duduk di Kursi Roda