Pedagang Pasar Aksara Tak Miliki Asuransi

MEDAN|SUMUT24 Plt Dirut PD Pasar Kota Medan, Benny Sihotang, menyebutkan, 700-an kios yang ada di Pasar Aksara tidak memiliki asuransi bangunan, kebakaran ataupun asuransi lainnya. Jika ada, sifatnya individu (pedagang) bukan secara kolektif.

Baca Juga:

• Nanik S Deyang Resmi Mundur dari Kepala BGN, Fokus Jalani Pengobatan Jantung
• Ketua JMSI Sumut Rianto SH MH Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si
• Pemkab Solok Tegaskan Komitmen Wujudkan Generasi Emas 2045

“Setahu saya, bangunan yang disewa pedagang tidak diasuransikan. Karena pihak asuransi meminta premi yang mahal. Mana sanggup kita. Selain mahal, kalau individu pihak asuransi tidak mau,” ungkapnya, Rabu (20/7).

Sementara untuk relokasi pedagang, sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. Pada prinsipnya, PD Pasar hanya menunggu kebijakan Pemko Medan dalam hal ini Wali Kota.

“Waktu rapat di Komisi C beberapa waktu lalu, banyak utusan dari Pemko Medan yang tidak hadir. Sehingga belum ada kesepakatan tempat dimana relokasi pedagang akan ditempatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Ibnu Ubayd Dilla, mengaku bahwa seluruh pedagang tidak mendapatkan asuransi meskipun sudah memberikan retribusi kepada pengelola, baik PD Pasar maupun PT Aksara Jaya Indah (AJI).

Dikatakan, jika pedagang Pasar Aksara diasuransikan, saat rapat dengar pendapat kemarin digelar, pihaknya akan memanggil perusahaan asuransi tersebut.

“Kontrak kerjasama antara Pemko Medan dengan PT AJI sudah lama berakhir. Kalaupun pihak ketiga (PT AJI) membebani pedagang tiap bulannya harus membayar iuran asuransi, secara tegas saya katakan itu kutipan itu ilegal,” tegasnya.

Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Medan ini mendukung penuh adanya wacana pembentukan Pansus Pasar Aksara dan Medan Plaza. Sebab, kedua lokasi ini merupakan aset Pemko Medan yang sampai saat ini masih dalam proses perebutan sengketa lahan.

“Saya mendengar informasinya pedagang akan dipindahkan ke MMTC. Tapi itukan wilayah Kabupaten Deliserdang. Kalau benar, harus ada koordinasi yang jelas antara kedua belah pihak. Jangan sampai pedagang menjadi objek yang tak berujung. Kasihan pedagang dong. Mereka harus tetap berjualan tanpa ada lagi kutipan-kutipan liar. Solusi ini yang harus dicari Pemko Medan,” pungkasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Nanik S Deyang Resmi Mundur dari Kepala BGN, Fokus Jalani Pengobatan Jantung

Ketua JMSI Sumut Rianto SH MH Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si

Pemkab Solok Tegaskan Komitmen Wujudkan Generasi Emas 2045

Rapat Asistensi dan Monitoring Penyesuaian APBD Pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah TA 2026 di Hadiri Bupati Solok

Pengabdian Kepada Masyarakat, Lapas Narkotika Langkat Memperbaiki Fasilitas Umum dari Dukungan Inkopasindo

Kelangkaan BBM Sumut Diduga Hasil Permainan Internal, LBH Betul Betul Desak Kapolda Usut Tuntas Kasus Fraud dan Copot Pimpinan Pertamina-BPH Migas