INDONESIA–MALAYSIA PERKUAT KERJA SAMA IMIGRASI, PENCEGAHAN TPPO JADI PERHATIAN
INDONESIA&ndashMALAYSIA PERKUAT KERJA SAMA IMIGRASI, PENCEGAHAN TPPO JADI PERHATIAN
News
Baca Juga:
Perkumpulan Pendopo Nusantara Mandiri (PNM) resmi dideklarasikan di Pendopo Khadijah, Kompleks Taman Setiabudi Indah, Medan, Rabu (19/8/2026).
Dalam deklarasi tersebut, Drs H Rahudman Harahap MM dipercaya menjadi Ketua Umum PNM. Amanah itu diberikan Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Hashim Djojohadikusumo.
PNM hadir sebagai organisasi kemasyarakatan yang menyatakan diri bersifat nonpartisan. Organisasi ini diarahkan menjadi wadah koordinasi berbagai elemen masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
Rahudman menegaskan PNM bukan kendaraan politik dan tidak berada di bawah kendali partai politik.
"Tentunya dideklarasikannya Perkumpulan Pendopo Nusantara Mandiri ini sebagai induk kita untuk mengkoordinasikan, karena ini sifatnya non-partisan. Kita tidak punya hak untuk menyetir, tetapi kita ingin mengawal program pemerintah," ujar Rahudman dalam sambutannya.
Kawal Program Pemerintah
Menurut Rahudman, PNM akan mengambil peran dalam mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai organisasi masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawasan sosial agar program tersebut berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"MBG tidak akan berhenti selama pemerintahan Prabowo. Kami diminta untuk ikut mengawasi supaya program berjalan dengan baik," katanya.
Rahudman juga memastikan PNM tidak akan masuk ke wilayah politik praktis. Namun, setiap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada masyarakat akan didukung melalui fungsi pengawalan dan kolaborasi.
"Jika di daerah ada kebijakan yang pro-rakyat, mengapa tidak kita dukung? Kita tidak membuat tanggapan politik, tetapi kita ingin bersama pemerintah melaksanakan program pro-rakyat," ujarnya.
Libatkan Ormas dan Pers
Dalam menjalankan organisasinya, Rahudman menyebut PNM akan mengedepankan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan insan pers.
Partai politik, kata dia, tidak akan dilibatkan dalam gerakan PNM.
"Kita tidak bisa melibatkan partai dalam hal ini. Yang dilibatkan adalah ormas dan rekan-rekan dari pers," tegasnya.
Keterlibatan pers dinilai penting karena media memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Berkaitan dengan Jejaring FORMAS
Penunjukan Rahudman sebagai Ketua Umum PNM oleh Hashim Djojohadikusumo menarik perhatian karena terdapat irisan semangat antara PNM dan FORMAS, khususnya dalam menempatkan organisasi masyarakat sebagai bagian dari kekuatan sipil yang ikut mengawal program pembangunan.
FORMAS merupakan forum yang menghimpun organisasi masyarakat dan komunitas dari berbagai latar belakang. Hashim Djojohadikusumo tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina, sementara Yohanes Handojo Budhisedjati menjabat Ketua Umum.
Jejaring FORMAS juga terus berkembang.
Dalam konsolidasi nasional di Jakarta pada 7 Agustus 2026, sebanyak 20 organisasi kemasyarakatan baru dikukuhkan sehingga jumlah anggota FORMAS disebut mencapai 103 organisasi.
FORMAS selama ini membawa agenda mendukung dan mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi, penanganan stunting, serta program pemerintah lainnya.
Meski memiliki irisan semangat dalam hal pengawalan pembangunan, PNM menegaskan organisasinya berdiri sebagai wadah nonpartisan di Sumatera Utara.
Legalitas Lengkap
Sekretaris Jenderal PNM, Rusdi Sinuraya, mengatakan dokumen legalitas formal organisasi telah disiapkan.
Untuk sementara, PNM juga telah memiliki kantor pusat di kawasan Jalan Setia Budi, Medan.
"Dokumen legalitas formalnya sudah lengkap. Ke depan, kami akan melengkapi struktur kepengurusan secara menyeluruh dalam waktu dekat," ujar Rusdi.
Setelah deklarasi, PNM akan melakukan penyempurnaan struktur organisasi sekaligus konsolidasi jaringan di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Dihadiri Tokoh Pers
Deklarasi PNM turut dihadiri sejumlah tokoh dan praktisi pers Sumatera Utara. Di antaranya Rianto SH MH (Anto Genk), CEO SUMUT24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara; Choking Susilo Sakeh; Suwandi Purba; Jonris Purba; serta Syafaruddin Sikumbang.
Kehadiran sejumlah tokoh pers tersebut sejalan dengan komitmen PNM untuk membuka ruang kolaborasi dengan insan media dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat.
Dengan deklarasi ini, PNM memasuki tahap konsolidasi. Tantangan organisasi ke depan bukan hanya membangun struktur dan memperluas jaringan, tetapi juga memastikan fungsi pengawalan yang dijanjikan berjalan secara independen, transparan dan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Bagi Rahudman Harahap, amanah tersebut menjadi momentum untuk membangun kekuatan organisasi masyarakat di Sumatera Utara agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengawal program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Rel
INDONESIA&ndashMALAYSIA PERKUAT KERJA SAMA IMIGRASI, PENCEGAHAN TPPO JADI PERHATIAN
News
Lolos Praperadilan, Status Tersangka Dhody Thahir Dinyatakan Tidak Sah, Polda Sumut Harus Evaluasi Penyidikan
News
Wali Kota dan Jajarannya menyambut Kapolres yang Baru AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM
News
Komisi A DPRD Provinsi Sumut melakukan Kunker ke Pemko Pematangsiantar
News
Satresnarkoba Polrestabes Medan Gagalkan Pengiriman 24.000 gram Sabu ke PalembangDiwarnai Aksi KejarKejaran Hingga Petugas Tabrak Mobil P
News
Dari Balik Jeruji, Kreativitas Tumbuh! Warga Binaan Lapas Padangsidimpuan Bikin Miniatur Vespa
News
Wali Kota Padangsidimpuan Apresiasi Kejari Musnahkan Barang Bukti dari 68 Perkara, 51 Kasus Narkotika
News
NURFIRMANWANSYAH BERI PESAN TEGAS! Yendi Putra dan RTIK Sumbar Siapkan Generasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045
News
RANG SOLOK BARALEK GADANG 2026
News
LABURA SUMUT24.co Hendri Yanto Sitorus kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten
Politik