Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
NewsBaca Juga:
- Wali Kota diwakili Asum menghadiri Wisuda Sarjana dan Magister Universitas Simalungun Periode Kedua Tahun 2026
- Wali Kota Letnan Dalimunthe Gebrak Pertanian Padangsidimpuan! Metode PMAAS Bidik Lonjakan Produksi Padi 30 Persen
- Wali Kota diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako menghadiri Rakor dan Identifikasi Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Daerah (PSD
Padangsidimpuan | Sumut24.co
DPRD Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta empat Ranperda lainnya.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Padangsidimpuan, Rabu (30/9/2026).
Dalam rapat itu, Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama DPRD menyepakati sejumlah regulasi daerah yang dinilai penting sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menjalankan proses pembahasan bersama jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Anggaran DPRD, serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan.
Menurut Letnan, pembahasan Ranperda dilakukan melalui proses yang cukup dinamis. Berbagai masukan, pandangan, saran, pendapat, hingga penjelasan dari perangkat daerah menjadi bagian dalam proses penyempurnaan rancangan regulasi tersebut.
Ia menegaskan, pembahasan dilakukan agar setiap aturan yang nantinya ditetapkan benar-benar dapat diterapkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
"Dengan semangat kebersamaan dan tukar pikiran, proses pembahasan dapat dilaksanakan secara cepat dan akurat sehingga dapat memenuhi jadwal yang telah diamanatkan Badan Pembentukan Perda dan Badan Anggaran DPRD Kota Padangsidimpuan," ujar Letnan.
Selain Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, DPRD dan Pemko Padangsidimpuan juga menyetujui empat Ranperda lainnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Keempat regulasi tersebut yakni perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selanjutnya, perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Kemudian, perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Satu Ranperda lainnya adalah Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.
Dengan disetujuinya sejumlah Ranperda tersebut, Pemerintah Kota Padangsidimpuan memiliki tambahan landasan regulasi dalam menjalankan berbagai program pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, aset, pendapatan daerah, penyertaan modal, hingga pengelolaan lingkungan.
Wali Kota kembali menyampaikan penghargaan kepada DPRD atas waktu, tenaga, pemikiran serta berbagai masukan yang diberikan selama proses pembahasan.
Menurutnya, seluruh proses tersebut merupakan bagian penting dalam membangun kesepahaman antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan daerah.
"Kinerja dari saudara-saudara sekalian akan menjadi motivasi bagi kami dalam membangun Kota Padangsidimpuan yang sama-sama kita cintai ini," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Letnan Dalimunthe juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pembahasan terdapat sikap, perkataan maupun tindakan yang dinilai kurang berkenan.
Ia mengatakan, perbedaan pandangan dan dinamika yang muncul selama pembahasan merupakan bagian dari proses musyawarah untuk mencapai kesepahaman.
Menurutnya, perbedaan pendapat justru menjadi bagian dari proses penyempurnaan regulasi agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dan mendukung arah pembangunan daerah.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Padangsidimpuan, khususnya berkaitan dengan penyesuaian kebijakan anggaran serta penyempurnaan sejumlah regulasi daerah.
Pengesahan Perubahan APBD 2026 dan empat Ranperda tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama DPRD.zal
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
News
Tak Ada Lawan! Farianda Calon Tunggal Ketua PWI Sumut untuk Periode Kedua
News
Ketum PWI Pusat, Ahmad Munir Resmi Buka Konferensi PWI Sumut 2026 Farianda Calon Tunggal Ketua
News
Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat, Kapolresta Deli Serdang Laksanakan Kegiatan Subuh Keliling
News
Tim Pagar Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kembali Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
News
Rakor Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4NLAPOR! Tahun 2026. Di Gelar Pemprovsu
News
Pertama di Sumatera! Kejati Sumut Terapkan Skema DPA, PT NSHE Wajib Bayar Rp75,8 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan Batang Toru
News
Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Saipullah Paparkan Prioritas RAPBD Madina 2027 Gaji PPPK hingga Pembangunan Jalan
News
Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
News
Canda dan Keakraban Gubsu Bobby Saat Menikmati Durian Bolang Bersama Pimpinan Pers
News