Komisi IV DPRD Medan Minta SDABMBK Kota Medan Bongkar Bangunan Taman di Jl Monginsidi

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Medan Sayangkan Dishub Tak Hadir RDP, Minta Inspektorat Bertindak
• DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025
• Datuk Iskandar Muda: Jangan Biarkan Masyarakat Medan Jadi Korban Utama Kisruh Distribusi BBM

Komisi IV DPRD Medan minta Dinas Sumber Daya Alam Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan segera membongkar bangunan taman di Jl Monginsidi depan gedung Hermes Place Polonia, lingkungan 3 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia. Pasalnya, bangunan taman yang menutup parit sangat mengganggu pengguna jalan serta kesulitan pembersihan drainase.

Hal itu menjadi rekomendasi Komisi IV DPRD Medan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi, Selasa (21/7/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV M Rizki Lubis, Rommy Van Boy, Edwin Sugesti Nasution, Datuk Iskandar Muda dan Lailatul Badri. Hadir juga pengacara Sony Simanjuntak sekaligus pengadu mewakili masyarakat, mewakili Dinas SDABMBK, Dinas Perkimcikataru, Dinas Perizinan, Camat, Lurah dan Kepling.

Memang dari amatan wartawan, pada saat RDP, anggota Komisi IV DPRD Medan Rommy Van Boy terlihat dengan tegas mendesak Dinas SDABMBK supaya membongkar bangunan taman diatas parit.

"Tidak ada alasan Dinas SDABMBK menunda untuk membongkar. Itu taman diatas drainase dan seharusnya difungsikan trotoar untuk pejalan kaki bukan taman. Kalau itu taman, mana izin tamannya. Kita minta tenggat waktu 1 minggu kiranya taman diatas trotoar sudah dibongkar," tandas Rommy asal politisi Golkar itu.

Untuk itu desak Rommy, Dinas SDABMBK Kota Medan supaya cek data kepemilikan alas hak berupa Surat Hak Milik. "Jika saja pihak PT Polonia Anugrah Jaya (PT PAJ) eks Hermes Place Polonia mengkaim Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) dan Ruang Manfaat Milik Jalan (Rumija) sebagai miliknya patut dipertanyakan," pungkasnya.

Begitu juga dengan anggota DPRD Medan lainnya yakni Datuk Iskandar Mudan, juga berharap supaya Pemko Medan berani dan tegas menegakkan aturan. "Bila ada pihak yang mendirikan sesuatu diatas parit maka harus ditertibkan," ujar Datuk asal politisi PKS itu.

Pemko Medan diharapkan berani menindak jika ada pelanggaran dan jangan sampai ada keraguan. "Kita memang butuh investor di Medan. Tetapi bukan berarti pengusaha bebas melanggar aturan tetapi harus mengikuti ketentuan," pungkas Datuk.

Sedangkan anggota Komisi IV lainnya Edwin Sugesti Nasution mempertanyakan kenapa ada pembiaran sudah jelas melakukan pelanggaran menutup drainase. "Seharusnya segera dilakukan pembongkaran karena parit ditutup dengan permanen. Yg akhirnya Dinas SDABMBK sudah kesulitan menormalisasi parit," sebutnya.

Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mendorong pihak SDABMBK supaya bertindak tegas. "Pemko Medan tidak boleh lemah kepada pengusaha. Jika melanggar ketentuan maka harus berani bertindak. Kita juga mempertanyakan izin sky croos yang ada dibelakang bangunan," tandas Paul.

Sementara itu pihak SDABMBK Kota Medan yang dihadiri Ketua Tim Bina Kontruksi Fuad Lubis menyampaikan akan melakukan penindakan bongkar terhadap taman yang berada diatas parit.

Apalagi diakui Fuad, pihaknya kesulitan membersihkan drainase karena tertutup permanen. "Kami akan pastikan dulu kebenaran dilapangan. Kami juga tetap minta dukungan dari DPRD Medan untuk menegakkan aturan demi kepentingan umum," paparnya. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Komisi IV DPRD Medan Sayangkan Dishub Tak Hadir RDP, Minta Inspektorat Bertindak

DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

Datuk Iskandar Muda: Jangan Biarkan Masyarakat Medan Jadi Korban Utama Kisruh Distribusi BBM

Saipul Bahri SE Minta Inspektorat Bantu Walikota Tindak Tegas ASN Terlibat Judol dan Narkoba

Pimpinan DPRD Medan Dukung Penyusunan RUU Pidana LGBT

Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Disetujui DPRD Kabupaten Solok.