SAPA: Kapolda Baru Harus Tuntaskan Dugaan Korupsi Beasiswa, PON dan Aceh Hebat
BANDA ACEH Pergantian kepemimpinan di Polda Aceh dinilai menjadi momentum penting untuk membuktikan keseriusan penegakan hukum di Tanah
News
Baca Juga:
- PLN UPP SBU 4 Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Desa Tangga Melalui Pelatihan Budidaya Ikan Jurung dan Pertanian Berkelanjutan
- Siap Bersaing di Tingkat Provinsi, Dua Desa di Asahan Dipantau Kesiapan Lomba HKG PKK 2026
- Kabar Baik! Dana Desa Padangsidimpuan Bertambah Rp11 Miliar, Pemko Fokus Percepat Pembangunan
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Paya Gambar Harmaini menjelaskan bahwa anggaran digunakan untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan kegiatan, di antaranya transportasi narasumber, konsumsi (makan dan minum), transportasi peserta, serta seminar kit.
"Transport narasumber, makan minum, transport peserta dan seminar kit," ujar Kepala Desa, Kamis (9/7/2026).
Kepala Desa juga menyatakan bahwa nilai anggaran Rp17,8 juta tersebut belum sepenuhnya menjadi biaya operasional karena telah dipotong pajak.
"Uang tersebut juga dipotong pajak," katanya.
Ia menambahkan bahwa potongan pajak sekitar 12 persen dari nilai anggaran. Namun, hingga kini belum dijelaskan secara rinci berapa nominal masing-masing komponen belanja, jumlah peserta, besaran honor narasumber, biaya seminar kit, maupun nilai pajak yang benar-benar disetorkan kepada negara.
Ketiadaan rincian tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efisiensi dan kewajaran penggunaan dana desa. Pasalnya, setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, rinci, dan mudah diakses masyarakat.
Transparansi bukan sekadar menyebutkan pos pengeluaran secara umum, melainkan juga menyajikan rincian anggaran yang memungkinkan masyarakat menilai apakah biaya yang dikeluarkan telah sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan.
Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Desa Paya Gambar membuka dokumen pertanggungjawaban kegiatan, termasuk rincian belanja, daftar peserta, bukti pembayaran, honor narasumber, pengadaan seminar kit, biaya konsumsi, biaya transportasi, serta bukti penyetoran pajak. Keterbukaan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara akuntabel, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.red
BANDA ACEH Pergantian kepemimpinan di Polda Aceh dinilai menjadi momentum penting untuk membuktikan keseriusan penegakan hukum di Tanah
News
JAKARTA SUMUT24.CO Dinamika penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kejaksaan Agung RI dan Korps Pemberantasan Tindak Pida
Politik
sumut24.co MEDAN , Kehadiran Paviliun Kabupaten Asahan dalam ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 mencuri perhatian kalangan pemangk
kota
Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di Desa Paya Gambar Telan Anggaran Rp17,8 Juta, Rincian Belanja Dipertanyakan
kota
sumut24.co BATUBARA, Jajaran Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) melakukan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Ut
News
Jelang Tugas Baru di Bareskrim, JMSI TABAGSEL selalu Support AKBP Wira Prayatna
kota
AKBP Dr Wira Prayatna SH SIK MH Ngopi ( Ngobrol Inspirasi ) Dengan JMSI Tabagsel
kota
Tanggapi Penggeledahan Penyidik Polri, Kejaksaan Agung Hormati Proses Hukum dan Junjung Asas Praduga Tak Bersalah
News
Polsek Medan Kota Ungkap Pencurian Nmax Diotaki Pacar
kota
101 Bungkus Liquid Pod Getar Gagal Dikirim ke Jakarta
Hukum