APBD Madina 2025 Capai Rp1,81 Triliun, Bupati Saipullah Dorong Pengelolaan Anggaran Lebih Akuntabel

Baca Juga:

• 3 Ekskavator Dibakar, Kapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Pernah Turun Langsung Tindak PETI Madina-Tapsel, Kini Kotanopan Menanti Ketegasan
• Wabup dan Ketua DPRD Hadiri Nobar G30S/PKI di Madina, Pesan Persatuan Menggema di Panyabungan
• Ada Kejanggalan? Tokoh Masyarakat Minta Polisi Dalami Kematian Siswa SD di Bukit Malintang, Madina

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Madina, Rabu (8/7/2026).

Dalam agenda tersebut, Bupati Saipullah hadir bersama Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina Indah Annisa, didampingi Wakil Ketua Miftahul Falah.

Penyampaian LKPJ tersebut menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan laporan atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah kepada lembaga legislatif.

Dalam pemaparannya, Saipullah menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2025 sebelumnya telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melalui laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

"Dalam penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di dalamnya memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia," ujar Saipullah dalam sidang paripurna.

Menurutnya, penyampaian LKPJ merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Melalui laporan tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bupati Saipullah juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Madina yang telah melaksanakan rapat paripurna tersebut. Selain itu, ia memberikan penghargaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, Bupati Saipullah memaparkan capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun Anggaran 2025.

Ia menyebutkan, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,81 triliun atau mencapai 95,6 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1,90 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari beberapa komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain yang sah.

"Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah," jelasnya.

Saipullah menegaskan, laporan pertanggungjawaban tersebut bukan hanya menjadi bentuk kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga sebagai sarana evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

Lebih lanjut, Bupati Madina menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ bersama DPRD memiliki nilai strategis karena menjadi ruang bagi legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, masukan dari DPRD akan menjadi bahan penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini mengandung arti pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan dari dewan yang terhormat untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama," ungkapnya.

Bupati Saipullah berharap LKPJ APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka serta bertanggung jawab.

Ia menambahkan, evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi langkah penting untuk mewujudkan visi pembangunan "Madina Maju, Madina Madani" melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

3 Ekskavator Dibakar, Kapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Pernah Turun Langsung Tindak PETI Madina-Tapsel, Kini Kotanopan Menanti Ketegasan

Wabup dan Ketua DPRD Hadiri Nobar G30S/PKI di Madina, Pesan Persatuan Menggema di Panyabungan

Ada Kejanggalan? Tokoh Masyarakat Minta Polisi Dalami Kematian Siswa SD di Bukit Malintang, Madina

Pemkab Madina Kejar Legalitas Tambang Rakyat, 15 Lokasi Masih Bisa Diusulkan

304 Lowongan Dibuka di Job Fair Madina, Bupati Saipullah Dorong Warga Manfaatkan Peluang Kerja

Kendaraan Dinas Diskominfo Madina Dipakai Angkut LPG Bersubsidi, Kadis: Tanpa Izin dan Langsung Ditindak