Tak Anti Kritik! Bupati Saipullah dan Wabup Atika Undang Mahasiswa Bahas IPR, Harga Gabah hingga Masa Depan Madina

Baca Juga:

• 3 Ekskavator Dibakar, Kapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Pernah Turun Langsung Tindak PETI Madina-Tapsel, Kini Kotanopan Menanti Ketegasan
• Wabup dan Ketua DPRD Hadiri Nobar G30S/PKI di Madina, Pesan Persatuan Menggema di Panyabungan
• Ada Kejanggalan? Tokoh Masyarakat Minta Polisi Dalami Kematian Siswa SD di Bukit Malintang, Madina

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Melalui forum dialog bersama mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP), berbagai persoalan strategis daerah dibahas secara langsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi lanjutan dari dialog yang sebelumnya telah digelar antara Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution dengan kelompok mahasiswa pada awal Juni lalu. Saat itu, sedikitnya 15 poin aspirasi dan tuntutan mahasiswa menjadi bahan diskusi bersama pemerintah daerah.

Dalam kesempatan terbaru ini, Bupati Saipullah kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan konstruktif dari generasi muda demi mempercepat pembangunan di Bumi Gordang Sambilan.

"Terima kasih kepada seluruh OPD yang telah menginisiasi pertemuan ini. Kami membutuhkan masukan dari mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama membangun Mandailing Natal yang lebih baik ke depan," ujar Saipullah di hadapan peserta dialog.

Di hadapan mahasiswa dan pemuda yang hadir, Saipullah memaparkan sejumlah capaian penting selama 100 hari pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.

Beberapa program yang telah berjalan di antaranya pemindahan layanan RSUD Panyabungan ke lokasi baru, pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa, hingga pembangunan jalan lingkar Pasar Lama yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, Saipullah mengakui masih terdapat sejumlah aset daerah yang membutuhkan pemikiran bersama agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satunya adalah bangunan yang berdiri di atas lahan bekas Bioskop Tapanuli yang hingga kini belum difungsikan secara optimal.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin aset tersebut menjadi bangunan kosong yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian daerah.

"Saya meminta mahasiswa dan organisasi kepemudaan memberikan ide dan masukan. Bangunan eks Bioskop Tapanuli itu sebaiknya dimanfaatkan untuk apa agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Selain memaparkan capaian kerja, Bupati Saipullah juga menjelaskan sejumlah proposal pembangunan yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Madina kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Usulan tersebut difokuskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, energi, dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Di bidang kesehatan, Pemkab Madina mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Panyabungan kepada Kementerian Kesehatan.

Sementara di sektor energi, pemerintah daerah mendorong pembangunan gardu induk di wilayah Natal guna meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Untuk sektor infrastruktur, pemerintah mengajukan perbaikan kawasan terdampak bencana sekaligus pembangunan ruas Jalan Jembatan Merah–Batang Natal–Lingga Bayu yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat.

Sedangkan di sektor pertanian, berbagai program pengembangan komoditas unggulan juga diusulkan, seperti pengembangan kelapa dalam, kakao, pembangunan jaringan irigasi, hingga pengalihan sebagian kebun karet yang tidak produktif menjadi perkebunan kelapa sawit.

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam forum tersebut adalah percepatan penyelesaian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Bupati Saipullah menegaskan bahwa Pemkab Madina menargetkan proses penerbitan IPR di sejumlah wilayah dapat diselesaikan tahun ini.

Saat ini, proses yang berjalan telah memasuki tahap pembentukan koperasi pertambangan sebagai salah satu syarat administrasi.

Menurut Saipullah, di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, telah terbentuk tiga koperasi yang sedang mengurus IPR dengan total luas wilayah mencapai 30 hektare.

Sementara itu, di Desa Tambang Kaluang, Kecamatan Batang Natal, satu koperasi juga sedang mengurus izin untuk kawasan seluas 10 hektare.

"Insyaallah tahun ini proses IPR di dua kecamatan tersebut harus selesai. Ini menjadi salah satu komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang bergerak di sektor pertambangan rakyat," tegasnya.

Forum dialog berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan pertanyaan dari peserta yang hadir.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa dan organisasi kepemudaan antara lain harga gabah yang dinilai masih berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah, pemanfaatan bangunan eks Bioskop Tapanuli, ketersediaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta percepatan pembangunan ruas Jalan Jembatan Merah–Lingga Bayu.

Selain itu, peserta juga menyoroti rencana pengalihan kebun karet ke sawit, percepatan penyelesaian IPR, serta pemanfaatan eks gedung RSUD lama agar tidak terbengkalai.

Dialog tersebut dihadiri berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, di antaranya Pemuda Muhammadiyah, Patayat NU, IPK, PMII, HMI, GMNI, KBPP Polri, Dema STAIN Madina, dan GP Ansor.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap tercipta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, mahasiswa, dan pemuda dalam mengawal pembangunan daerah, sehingga berbagai program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

3 Ekskavator Dibakar, Kapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Pernah Turun Langsung Tindak PETI Madina-Tapsel, Kini Kotanopan Menanti Ketegasan

Wabup dan Ketua DPRD Hadiri Nobar G30S/PKI di Madina, Pesan Persatuan Menggema di Panyabungan

Ada Kejanggalan? Tokoh Masyarakat Minta Polisi Dalami Kematian Siswa SD di Bukit Malintang, Madina

Pemkab Madina Kejar Legalitas Tambang Rakyat, 15 Lokasi Masih Bisa Diusulkan

304 Lowongan Dibuka di Job Fair Madina, Bupati Saipullah Dorong Warga Manfaatkan Peluang Kerja

Kendaraan Dinas Diskominfo Madina Dipakai Angkut LPG Bersubsidi, Kadis: Tanpa Izin dan Langsung Ditindak