Bupati Madina Saipullah Nasution Minta Perusahaan Sawit Buka Data, CSR Harus Kembali untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Baca Juga:

• Bupati Asahan Salurkan Bantuan Rp 30 Miliar untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana Bireuen
• Wakil Bupati Asahan Hadiri Doa Bersama Lintas Agama, Perkuat Kerukunan di HUT Bhayangkara ke-80
• Bimtek Berulang di Brastagi Cottage Disorot, Barapaksi Pertanyakan Transparansi dan Kepatutan Penggunaan Anggaran Daerah

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati Madina, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut juga menjadi forum koordinasi strategis antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Pantai Barat Mandailing Natal.

Acara tersebut dihadiri Bupati Madina H. Saipullah Nasution, Kepala DPMPTSP Faisal, Kepala BPS Madina, serta sejumlah perwakilan perusahaan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Dalam arahannya, Bupati Saipullah Nasution menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari tersedianya data ekonomi yang akurat dan terpercaya.

Karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menyampaikan data usaha secara lengkap dan benar melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.

Menurutnya, data yang valid akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan investasi, hingga perencanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah membutuhkan data yang akurat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Saipullah.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh data yang disampaikan pelaku usaha dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ia memastikan informasi yang diberikan perusahaan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum.

Selain membahas sensus ekonomi, Saipullah juga menyoroti pentingnya keterbukaan data perusahaan dalam mendukung program pembangunan daerah.

Ia meminta perusahaan menyampaikan informasi yang konkret terkait luas lahan, kapasitas produksi, hingga tingkat pendapatan usaha yang dijalankan di Mandailing Natal.

Menurutnya, data tersebut sangat penting untuk menjadi dasar dalam menghitung kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara lebih proporsional dan tepat sasaran.

Bupati berharap program CSR tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"CSR harus menjadi instrumen pembangunan yang nyata dan dirasakan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur produktif," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Saipullah mengungkapkan bahwa mulai tahun 2026 seluruh program CSR perusahaan yang beroperasi di Mandailing Natal akan dikoordinasikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Kebijakan ini bertujuan agar program-program CSR dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun fokus pembangunan daerah saat ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur produktif, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan sistem koordinasi yang lebih terstruktur, pemerintah berharap manfaat CSR dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan dampak yang terukur.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam menciptakan iklim investasi yang aman, ramah, dan terbuka bagi para investor.

Menurutnya, Madina memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan menjanjikan, mulai dari sektor perkebunan, pertambangan, energi, hingga pariwisata.

Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki tata kelola investasi guna menarik lebih banyak investasi baru yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam forum tersebut, perusahaan PMA dan PMDN juga diingatkan agar segera menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan II melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) paling lambat 10 Juli 2026.

Kepatuhan terhadap pelaporan tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan investasi nasional sekaligus pertimbangan dalam pemberian layanan perizinan di masa mendatang.

Salah satu isu strategis yang turut dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah pengembangan Pelabuhan Palimbungan.

Bupati Saipullah mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pengembangan pelabuhan tersebut agar dapat bertransformasi menjadi kawasan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Pantai Barat.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan yang optimal akan membuka peluang investasi baru sekaligus memperkuat rantai distribusi hasil perkebunan dan sektor industri lainnya.

Saipullah juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini terjadi di sejumlah ruas strategis akibat tingginya aktivitas kendaraan berat pengangkut Crude Palm Oil (CPO).

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah ruas jalan Jembatan Merah hingga Simpang Gambir yang mengalami kerusakan cukup parah akibat beban kendaraan bertonase tinggi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berencana mendorong distribusi CPO melalui jalur laut dengan memanfaatkan Pelabuhan Palimbungan sebagai pusat pengangkutan.

Langkah ini diyakini dapat mengurangi tekanan terhadap infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil perkebunan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Salurkan Bantuan Rp 30 Miliar untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana Bireuen

Wakil Bupati Asahan Hadiri Doa Bersama Lintas Agama, Perkuat Kerukunan di HUT Bhayangkara ke-80

Bimtek Berulang di Brastagi Cottage Disorot, Barapaksi Pertanyakan Transparansi dan Kepatutan Penggunaan Anggaran Daerah

Tak Perlu Khawatir, Data Dijamin Aman! Bupati Padang Lawas Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Bupati Madina Temui Massa Aksi Mahasiswa, Saipullah Nasution Janji Jawab 15 Tuntutan Secara Tertulis

Bupati Asahan Lepas 60 Orang Kafilah Menuju MTQ Provinsi Sumut Ke-40