Masyarakat dan LSM Minta Pansel KIP Sumut Buka Anggaran dan Hasil Seleksi Secara Transparan

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Gandeng Komisi Informasi, Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026
• Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Mendagri Tekankan Penguatan Kapasitas Kepala Daerah
• Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

Medan – Sejumlah elemen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara untuk membuka informasi terkait proses seleksi calon komisioner KIP Sumut yang saat ini sedang berlangsung.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat yang diterima Sumut24 Group sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, transparansi penggunaan anggaran, dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen pejabat publik.
Dalam permohonan tersebut, masyarakat dan LSM meminta Pansel KIP Sumut menjelaskan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan seluruh tahapan seleksi calon komisioner KIP Sumut.
Selain itu, mereka juga meminta rincian penggunaan anggaran agar publik mengetahui secara jelas peruntukan dana yang digunakan dalam kegiatan seleksi tersebut.
Masyarakat dan LSM juga mendesak agar hasil penilaian seluruh peserta seleksi, baik yang dinyatakan lulus maupun yang tidak lulus, dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas proses seleksi.
"Publik berhak mengetahui hasil penilaian seluruh peserta agar proses seleksi dapat diawasi secara terbuka dan terhindar dari berbagai spekulasi," demikian isi permohonan yang diterima Sumut24 Group.
Tidak hanya itu, masyarakat dan LSM turut meminta penjelasan terkait adanya sejumlah komisioner KPI yang mengikuti seleksi calon komisioner KIP Sumut. Mereka mempertanyakan apakah keikutsertaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari aspek etika penyelenggara negara.
Menurut mereka, penjelasan dari Panitia Seleksi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung secara profesional, independen, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Masyarakat dan LSM berharap Tim Pansel KIP Sumut dapat memberikan informasi yang diminta dan mempublikasikannya kepada publik sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan seleksi calon komisioner KIP Sumatera Utara.
Dengan terbukanya informasi tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi dapat terus terjaga dan menghasilkan komisioner KIP Sumut yang kredibel serta berintegritas.

Sementara itu dikonfirmasi salah seorang Pansel KI Provsu M Suib mengatakan, seleksi KIP sudah sesuai aturan, namun Suib tidak menjelaskan soal anggaran yang digunakan untuk seleksi KIP tersebut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemko Tanjungbalai Gandeng Komisi Informasi, Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Mendagri Tekankan Penguatan Kapasitas Kepala Daerah

Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

15 Kandidat Lolos Tahap Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Sumut 2026–2030

Reses Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga : Perhatian Maksimum Untuk Daerah Kita Toba

Sebanyak 70 Calon Anggota Mendaftar, Rianto SH, MH Curi Perhatian di Seleksi Komisi Informasi Sumut 2026