HMI Padang Lawas Dorong Audit Program MBG, Transparansi Pelaksanaan SPPG Jadi Sorotan

Baca Juga:

• DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG
• Taring Prabowo Soroti Polemik MBG: Pembenahan BGN Jangan Diganggu, Celah Sabotase Harus Ditutup
• Pemko Solok Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (monev) Terhadap Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis

Palas | Sumut24.co

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah mulai mendapat perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat. Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola program tersebut secara nasional, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang Lawas meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Padang Lawas.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris HMI Cabang Padang Lawas, Ejji Darisman Harahap, yang mendorong Kejaksaan Negeri Padang Lawas untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Menurut Ejji, langkah pengawasan diperlukan untuk memastikan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar dan generasi muda, dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Ia menilai upaya aparat penegak hukum dalam mengusut berbagai persoalan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat nasional merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Namun, proses tersebut dinilai perlu diikuti dengan evaluasi dan pengawasan hingga ke tingkat daerah guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.

"Hukum harus berjalan secara menyeluruh. Jika ada persoalan yang ditemukan di tingkat pusat, maka daerah juga perlu dievaluasi agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa program ini benar-benar dijalankan sesuai tujuan dan aturan yang berlaku," ujar Ejji, Kamis (4/6/2026).

Selain mendorong audit, HMI Padang Lawas juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program MBG. Menurut mereka, transparansi menjadi faktor utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap salah satu program strategis nasional tersebut.

HMI menilai masyarakat berhak menpgetahui mekanisme pelaksanaan, sistem pengawasan, hingga pola kemitraan yang dijalankan dalam mendukung operasional SPPG. Keterbukaan informasi dinilai dapat meminimalisir munculnya berbagai spekulasi sekaligus memperkuat akuntabilitas program.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat. Karena itu, seluruh proses pelaksanaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat," kata Ejji.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan bukan untuk menghambat jalannya program pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memastikan setiap anggaran dan kebijakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi penerima program.

Lebih lanjut, HMI Padang Lawas menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan pelaksanaan Program MBG di daerah. Organisasi mahasiswa tersebut juga berharap aparat penegak hukum dapat melakukan langkah-langkah investigatif apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, berbagai kalangan menilai pengawasan terhadap program MBG memang menjadi kebutuhan penting mengingat program tersebut melibatkan anggaran besar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berkelanjutan harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Koordinator Wilayah SPPG Padang Lawas, Saidi Daulay, terkait berbagai masukan dan perhatian yang disampaikan oleh HMI Padang Lawas.

Upaya konfirmasi telah dilakukan guna memberikan ruang klarifikasi dan tanggapan kepada pihak terkait. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan.

Pemberitaan ini akan diperbarui apabila pihak yang bersangkutan memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi guna menjaga keseimbangan informasi dan memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang.

Pengawasan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan program tersebut berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi sasaran penerima.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG

Taring Prabowo Soroti Polemik MBG: Pembenahan BGN Jangan Diganggu, Celah Sabotase Harus Ditutup

Pemko Solok Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (monev) Terhadap Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis

Program MBG Polresta Deli Serdang Menjangkau Pelajar hingga Balita

Kornas KAMAK Azmi Hadly Desak APH Usut Tuntas Dugaan Keracunan MBG di Karo

Kepala BGN Nasional Jenguk Korban MBG Kabupaten Karo