Terduga Korban MBG Karo Dirujuk ke RSCM, Publik Bertanya: RS Sumut Tak Mampu?

Baca Juga:

MEDAN — Keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberangkatkan pasien terduga korban program Makan Bergizi Gratis (MBG) asal Kabupaten Karo ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, memunculkan pertanyaan serius: apakah fasilitas dan kemampuan penanganan rumah sakit di Sumut belum cukup untuk menangani kondisi pasien tersebut?

Pemerintah Provinsi Sumut menyebut keberangkatan pasien ke Jakarta dilakukan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut secara optimal.

Gubernur Sumut Bobby Nasution memberangkatkan pasien dari Lounge VIP Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (12/9/2026). Pasien diberangkatkan menggunakan pesawat komersial dengan didampingi orang tua dan tenaga medis.

Sebelumnya, Bobby bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rumah Sakit Amanda Berastagi dan Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi, tempat dua siswi, Febiola dan Agnesia, menjalani perawatan.

Dalam siaran pers resmi Pemprov Sumut, pemerintah menyatakan keputusan membawa pasien ke Jakarta dilakukan atas arahan Wakil Presiden agar penanganan dapat dilakukan lebih optimal.

"Ini dibawa ke Jakarta atas arahan Bapak Wakil Presiden agar penanganan lebih optimal," ujar Bobby.

Pernyataan tersebut justru membuka ruang pertanyaan publik mengenai sejauh mana kapasitas fasilitas kesehatan di Sumut dalam menangani pasien yang diduga berkaitan dengan kasus MBG Karo.

Jika rumah sakit di Sumut dinilai mampu menangani pasien secara optimal, mengapa penanganan lanjutan harus dilakukan hingga ke RSCM Jakarta?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena kasus tersebut berkaitan dengan program MBG yang merupakan program strategis pemerintah. Penanganan terhadap pasien tidak semestinya berhenti pada upaya menyembuhkan gejala, tetapi juga harus memastikan penyebab gangguan kesehatan teridentifikasi secara terang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemprov Sumut sendiri menyatakan pemeriksaan pasien di Jakarta tidak hanya akan menyasar kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental.

Bobby mengatakan aspek psikologis perlu mendapat perhatian karena anak diduga mengalami tekanan mental, termasuk akibat perundungan atau cyberbullying di media sosial.

"Yang diperiksa bukan hanya penyakitnya, tetapi kesehatan mentalnya juga. Ini menjadi perhatian kita karena kondisi mental anak juga harus dijaga," katanya.

Bobby juga meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi fisik maupun psikis.

"Kalau memang perlu diobati secara fisik maupun psikis, kita lakukan. Permintaan anak juga harus kita dengarkan. Jangan sampai kondisi yang ada semakin mengganggu mental anak," ujarnya.

Bukan Sekadar Soal Rujukan

Rujukan pasien ke rumah sakit nasional di Jakarta tentu bukan persoalan apabila semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh layanan spesialis atau pemeriksaan yang lebih komprehensif.

Namun, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa alasan medis yang membuat pasien harus dirujuk ke RSCM.

Apakah terdapat jenis pemeriksaan tertentu yang tidak tersedia di rumah sakit Sumut? Apakah ada dokter subspesialis tertentu yang diperlukan? Atau kondisi pasien membutuhkan fasilitas yang memang belum tersedia di Sumatera Utara?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar publik tidak menafsirkan bahwa rumah sakit di Sumut tidak memiliki kemampuan menangani kasus terduga korban MBG.

Terlebih, kasus MBG Karo menyangkut anak-anak yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam program pemerintah. Penanganannya harus transparan, berbasis data medis, dan tidak boleh terjebak pada pencitraan ataupun kepentingan politik.

Kunjungan pejabat negara dan pemberian dukungan moral kepada pasien memang penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kepastian diagnosis, penyebab penyakit, kualitas makanan yang dikonsumsi, standar keamanan pangan, serta pertanggungjawaban apabila kemudian terbukti terjadi kelalaian.

Karena itu, publik berhak memperoleh penjelasan utuh: mengapa pasien harus dibawa ke Jakarta, apa hasil pemeriksaan sebelumnya di Sumut, dan apa yang sebenarnya ditemukan oleh tim medis?

Kasus MBG Karo semestinya menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan dan pelayanan kesehatan di Sumatera Utara, bukan sekadar menjadi agenda kunjungan pejabat.

Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa sering pejabat datang menjenguk korban, melainkan seberapa cepat korban pulih, seberapa jelas penyebab kejadian terungkap, dan seberapa kuat sistem mencegah kasus serupa terulang kembali.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News