Pengerjaan Bangunan Tembok Milik PT SBP Dipertanyakan, PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Bangunan Bhayangkara Holyland Diduga Menyalahi Izin PBG
• Kelola Galian C Tanah Urug di Kecamatan Pulo Bandring, Kepala Dusun Akui Tak Miliki Izin
• Terbitkan SKT di Kawasan Hutan Tanpa Izin Resmi, Mantan Camat Pulau Rakyat Diperiksa Jaksa

Pengerjaan bangunan tembok setinggi 3 (tiga) meter milik PT SBP (Sarana Baja Perkasa) di Jln. Takenaka Lingkungan VI, Kelurahan Payah Pasir, Kecamatan Medan Marelan dipertanyakan.

"PAC PKN Medan Marelan meminta kepada dinas instansi terkait Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar mengusut Izin PBG (Permohonan Bangunan Gedung) pembangunan tembok milik PT SBP," ujar Sudarmanto Sekretaris PAC PKN Medan Marelan, Selasa (7/4/2026) kepada wartawan.

Menurutnya, pengerjaan bangunan tembok tersebut telah melanggar aturan perundang undangan tentang Izin PBG yang terkesan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan melalui retribusi perijinan.

Sementara, menurut beberapa warga yang minta identitasnya tidak disebutkan mengatakan bahwa, sejak awal pengerjaan bangunan tembok milik PT SBP telah menimbulkan polusi udara.

"Sebelum pengerjaan bangunan tembok, penimbunan lokasi dengan tanah timbun menggunakan sejumlah kendaraan alat berat sudah menimbulkan polusi udara dan kami (warga) merasa terganggu. Namun, tidak ada pihak terkait untuk melakukan upaya penindakan," ucap warga.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bangunan Bhayangkara Holyland Diduga Menyalahi Izin PBG

Kelola Galian C Tanah Urug di Kecamatan Pulo Bandring, Kepala Dusun Akui Tak Miliki Izin

Terbitkan SKT di Kawasan Hutan Tanpa Izin Resmi, Mantan Camat Pulau Rakyat Diperiksa Jaksa

Dana Iuran PGRI kec Beringin Minta diusut. Shobul Ansori Siregar: Pengurus Harus Teansparan

Galian C di Dua Desa Asahan Diduga Beroperasi Tanpa Izin, Penegak Hukum Diminta Periksa dan Tutup Paksa

Judi Togel Beromset Ratusan Juta Perhari Diduga Milik Oknum Wakil Rakyat Tidak Tersentuh Hukum