Terkait Persetujuan Bangunan Gedung, Komisi 4 DPRD Kota Medan gelar RDP

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Datuk Iskandar Muda: Jangan Biarkan Masyarakat Medan Jadi Korban Utama Kisruh Distribusi BBM
• Saipul Bahri SE Minta Inspektorat Bantu Walikota Tindak Tegas ASN Terlibat Judol dan Narkoba
• Pimpinan DPRD Medan Dukung Penyusunan RUU Pidana LGBT

Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Bangunan Tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Selasa (03/03/2026).

RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 4 DPRD Kota Medan ini dipimpin Ketua Komisi 4, Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., serta dihadiri Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan.

RDP ini membahas pengaduan masyarakat dan temuan lapangan mengenai maraknya bangunan yang dibangun tanpa PBG, dokumen PBG yang tidak sesuai peruntukannya, atau bangunan yang sudah berdiri meski administrasi PBG masih dalam proses. Hal ini menjadi perhatian Komisi 4 DPRD Kota Medan karena dapat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Beberapa bangunan yang menjadi sorotan antara lain bangunan di atas drainase di Jalan Bhayangkara Kecamatan Medan Tembung, bangunan tempat tinggal di Jalan Istiqomah Kecamatan Medan Helvetia, bangunan lapangan padel di Jalan S.Parman Kecamatan Medan Baru, serta beberapa bangunan lain yang dibahas sesuai jadwal RDP.

Komisi 4 DPRD Kota Medan mengimbau pemilik bangunan untuk segera melengkapi atau memperbaiki dokumen PBG mereka. Sementara itu, Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait diimbau menegakkan aturan dengan tegas, termasuk penyegelan bangunan yang berdiri tanpa PBG.

Selain itu, RDP ini juga membahas terkait pengelolaan parkir di Kota Medan, yang mencakup penataan area, sistem pembayaran, hingga penerapan sistem manajemen parkir berbasis teknologi.

RDP dihadiri sejumlah OPD terkait, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, serta camat, lurah, dan pemilik bangunan terkait. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Datuk Iskandar Muda: Jangan Biarkan Masyarakat Medan Jadi Korban Utama Kisruh Distribusi BBM

Saipul Bahri SE Minta Inspektorat Bantu Walikota Tindak Tegas ASN Terlibat Judol dan Narkoba

Pimpinan DPRD Medan Dukung Penyusunan RUU Pidana LGBT

Apresiasi Tim Cakrawala, Asal PAD Parkir Meningkat Signifikan

Polemik Pengangkatan Kepling X Glugur Darat I Disoal Warga, Lailatul Badri : Kita Minta Ini Menjadi Perhatian Serius Wali Kota Medan

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan