Pengelolaan Sampah Penilaian Kinerja Tahun 2025 Kota Solok Termasuk Pengecualian

Baca Juga:

• Wali Kota menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 dan menerima petugas sensus
• Merayakan 1 Dekade di Indonesia, Bazar Buku Internasional BBW Hadir di Delipark Mall Medan
• Wali Kota melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota

Kota Solok : Sumut24 co

Berdasarkan rilis data resmi BNPB, terdapat 52 kabupaten/kota yang
berstatus terdampak bencana, Kabupaten atau kota tersebut dikecualikan dari penetapan hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah / 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penyesuaian atas kondisi force
majeure (bencana alam).

Hal ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan HidupbNomor 126 Tahun 2026 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut:

Penilaian Adipura dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama dengan bobot penilaian sebagai berikut:
a. Anggaran & Kebijakan (20%)
Komponen ini mencakup persentase anggaran pengelolaan sampah dari
APBD dan non-APBD (40%), keberadaan kebijakan pengelolaan sampah
(30%), dan pemisahan regulator dan operator pengelolaan sampah (30%).

b. SDM & Fasilitas (30%)
Meliputi rasio ketersediaan SDM pengelola sampah (5%) dan rasio
ketersediaan sarana dan fasilitas pengelolaan sampah (95%).

c. Pengelolaan Sampah & Kebersihan (50%). Komponen ini terdiri dari aspek penangan sampah pada sumber (80%)
dan pengelolaan TPA (20%).

Prasyarat Penilaian:
a. Tidak terdapat TPS liar di wilayah kabupaten/kota;
b. TPA minimal menggunakan metode controlled landfill.

Rentang nilai Predikat
a. Adipura Kencana : Nilai kinerja lebih dari 85
b. Adipura : Nilai kinerja antara 75 – 85
c. Sertifikat menuju Kota Bersih : Nilai kinerja antara 60 – 75
d. Kota dalam Pembinaan : Nilai kinerja 30 – 60
e. Kota dalam Pengawasan Nilai kinerja 0 – 30

B. Hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan berdasarkan kriteria oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari bulan Januari hingga Desember 2025 maka ditetapkan hasil sebagai berikut :
Kabupaten/Kota
A. Adipura Kencana
Tidak ada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria
B. Adipura
Tidak ada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria
C. Sertifikat Menuju Kabupaten atau Kota Bersih
Kabupaten atau Kota Dikarenakan Terdampak Bencana berdasarkan rilis data resmi BNPB, terdapat 52 kabupaten/kota yang berstatus terdampak bencana.

Provinsi
Kabupaten/Kota
A. Provinsi Aceh

1. Kabupaten Aceh Barat
2. Kabupaten Aceh Tengah
3. Kota Subulussalam
4. Kabupaten Bener Meriah
5. Kota Lhokseumawe
6. Kabupaten Aceh Besar
7. Kabupaten Aceh Utara
8. Kabupaten Bireuen
9. Kabupaten Aceh Tenggara
10. Kabupaten Aceh Singkil
11. Kota Langsa
12. Kabupaten Aceh Timur
13. Kabupaten Pidie Jaya
14. Kabupaten Nagan Raya
15. Kabupaten Gayo Lues
16. Kabupaten Aceh Selatan
17. Kabupaten Aceh Tamiang
18. Kabupaten Pidie

B. Provinsi Sumatera Barat
19. Kota Payakumbuh
20. Kota Bukittinggi
21. Kota Padang Panjang
22. Kota Solok
23. Kabupaten Kepulauan Mentawai
24. Kabupaten Solok
25. Kabupaten Pasaman
26. Kabupaten Solok Selatan
27. Kota Pariaman
28. Kabupaten Lima Puluh Kota
29. Kabupaten Pesisir Selatan
30. Kabupaten Tanah Datar
31. Kabupaten Padang Pariaman
32. Kabupaten Pasaman Barat
33. Kabupaten Agam

C. Sumatera Utara
34. Kota Tebing Tinggi
35. Kota Binjai
36. Kabupaten Deli Serdang
37. Kabupaten Tapanuli Tengah
38. Kabupaten Batu Bara
39. Kabupaten Mandailing Natal
40. Kabupaten Pakpak Bharat
41. Kota Medan
42. Kabupaten Humbang Hasundutan
43. Kota Sibolga
44. Kabupaten Serdang Bedagai
45. Kabupaten Tapanuli Selatan
46. Kabupaten Nias
47. Kabupaten Tapanuli Utara
48. Kabupaten Langkat
49. Kabupaten Asahan
50. Kabupaten Nias Barat
51. Kabupaten Nias Selatan
52. Kota Padangsidimpuan. (YOSE)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 dan menerima petugas sensus

Merayakan 1 Dekade di Indonesia, Bazar Buku Internasional BBW Hadir di Delipark Mall Medan

Wali Kota melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota

Wali Kota menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum atas komitmen Posbankum

Wali Kota menghadiri acara Pisah Sambut Dandim 0207/Simalungun dari Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana SSos MMAS MHan kepada Letkol Inf Agus Mochtadi

Hadiri Pelepasan Siswa SDN 132406, Fadly Abdina: Pendidikan Bukan Sekadar Nilai, Tetapi Karakter dan Akhlak